SuaraKaltim.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) dijanjikan hidup yang lebih baik jika mau pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Farida Dewi Maharani mengakui hal itu jadi salah satu alasan dirinya mau pindah ke IKN.
Hal itu disampaikan olehnya belum lama ini. Dia mengaku bersedia pindah ke Nusantara dengan tujuan hidup yang lebih baik.
"Saya bersedia pindah ke Nusantara untuk menuju hal yang lebih baik, hidup di lingkungan yang jauh lebih layak minimal tidak macet, hunian asri dan modern, serta udara lebih sehat," kata wanita yang akrab disapa Dewi itu disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Minggu (26/03/2023).
Menurutnya, IKN bisa menjadi kota yang lebih layak huni. Baik dari aspek tata kelola yang lebih hijau dan rapi, aspek pemanfaatan teknologi untuk semua sarana dan prasarana, aspek transportasi publik, dan layanan publik yang lebih manusiawi.
Sehingga, pemindahan IKN dapat jadi salah satu solusi mengurai kemacetan Jakarta, mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta, serta pemerataan ekonomi sehingga tidak hanya terpusat di Jawa.
Untuk diketahui, berdasarkan data BPS di 2020 sampai 2022, jumlah penduduk Jakarta berada di kisaran 10 juta orang, Jawa Barat (Jabart) 48 juta orang, Jawa Timur (Jatim) 40 juta orang, Jawa Tengah (Jateng) 36 juta orang, dan Banten 11 juta orang.
Namun, banyak orang dari Jabar seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Banten khususnya Tangerang, yang setiap hari beraktivitas menuju Jakarta.
Dengan adanya ibu kota baru, maka sekitar 970 ribu ASN pusat (menurut data BKN per Juni 2022, belum termasuk anggota keluarga) akan pindah ke IKN sehingga akan mengurangi kepadatan Jakarta.
”Apalagi ASN dipilih untuk diprioritaskan dipindah awal, ini tentu keistimewaan tersendiri, dengan catatan ada kejelasan proses pemindahan,” kata Dewi.
Baca Juga: Selama Ramadan, ASN di Karawang Masuk Lebih Siang
Dia berharap, IKN menerapkan konsep green economy serta menjadi kawasan pusat pemerintahan yang modern dan efisien dengan infrastruktur yang memadai dan sistem pemerintahan yang lebih baik.
Di sisi lain, Dewi mengakui perpindahan ibu kota tidak bisa dianggap sebagai solusi tunggal untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Indonesia.
"Banyak tantangan lain seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan masalah lingkungan. Perpindahan ibu kota harus diikuti upaya-upaya konkret untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan," katanya.
Senada dengan Dewi, Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dari Badan Kepegawaian Negara mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan perpindahan ibu kota karena dapat mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dan memperlancar perekonomian.
Menurutnya, antusiasme ASN untuk pindah ke IKN dapat diukur dari seberapa siap tempat baru tersebut, minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
"Tentu ASN banyak berharap agar kebutuhan dasar hidup terpenuhi, dan buat keluarga, tentu juga berharap untuk mendapatkan tempat hidup yang layak bagi keluarga mereka," kata Dewi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'