SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus melakukan pemantauan atas perkembangan politik di daerah. Terutama, pada masa triwulan I tahun ini.
Tujuannya, untuk memantapkan kesuksesan pemilu serentak di 2024 nanti. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan belum lama ini.
“Dalam memantapkan kesuksesan pemilu serentak pada tahun 2024, maka penting dilakukan pemantauan atas perkembangan politik di daerah,” ujarnya, melansir dari ANTARA, Minggu (09/04/2023).
Dikemukakannya, pemantauan tersebut dimaksudkan untuk melakukan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan politik di daerah.
Baca Juga: Indonesia Disanksi FIFA karena Olahraga Dicampuri Politik, Pengamat: Jangan Ada Lagi PDIP
Hal itu supaya diperoleh data dan informasi yang tepat dan akurat, sebagai bahan evaluasi dalam tata kelola pelaporan secara teknis dan non teknis.
“Pemantauan itu bertujuan untuk menyikapi isu-isu politik yang berkembang di tengah masyarakat,” ucap Firdaus.
Pihaknya juga memastikan pemerintah daerah di sepuluh kabupaten/kota telah memberikan dukungan untuk kesuksesan pemilu serentak di 2024.
Firdaus juga menambahkan pihaknya sudah menggelar rapat membahas persiapan kompilasi data dan info dukungan kesiapan pemilu 2024 bersama stakeholder terkait.
Lebih lanjut ia mengatakan, rapat tersebut merupakan tidak lanjut dari kebijakan dan arah dari program kerja pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dimana salah satu tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Baca Juga: Bikin Kicep! Jawaban Anies Baswedan Saat Ditanya Sujiwo Tejo Soal Politik Identitas
"Kesimpulan rapat kemarin, nanti akan dituangkan di sistem informasi dan dipantau apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui informasi yang merupakan perkembangan dari beberapa aplikasi yang telah dibuat," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bawaslu Ungkap 5 Pelanggaran Pilkada Maluku: Politik Uang hingga Pencoblosan Surat Suara Sisa
-
Pasca Quick Count, Megawati Soroti Campur Tangan Kekuasaan di Pilkada
-
Apatis atau Aktif? Menguak Peran Pemilih Muda dalam Pilkada
-
Usai Pantau Quick Count, Megawati Nyatakan Sikap Politik Prihatin: Demokrasi Terancam Mati!
-
Serangan Fajar di Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Mulai Usut 130 Kasus Politik Uang usai Pemungutan Suara
Terpopuler
- Diminta Cetak Uang Kertas Bergambar Jokowi, Reaksi Bank Indonesia di Luar Prediksi: Kalau Gitu...
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Warga Jakarta Jangan Salah Nyoblos Besok, YLBHI Bongkar 'Dosa-dosa' Cagub Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun
- Pelatih Jay Idzes: Saya Tidak Senang, Ini Memalukan!
- Pratiwi Noviyanthi Ditinggal Pengacara Usai Tak Mau Selesaikan Kisruh Donasi Pengobatan Agus Salim
Pilihan
-
Tak Ada Muka Jokowi, Ini Daftar Pahlawan di Uang Kertas Rupiah
-
Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Berbalik Merosot
-
Maskapai Rela Turunkan Harga Tiket Pesawat Selama Libur Nataru
-
Review Hidup Peternak Lele: Game Simulasi Bagaimana Rasanya Jadi Juragan Ikan
-
Jangan Lewatkan! Lowongan Kerja OJK 2024 Terbaru, Cek Syaratnya Di Sini
Terkini
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
Prediksi BMKG: Pasang Laut Kaltim Capai 2,7 Meter, Berikut Dampaknya