Sejumlah Ormas dan Tokoh Masyarakat Tandatangani Kesepakatan Bergabung dengan Kaltara

SuaraKaltim.id - Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan tokoh masyarakat Kabupaten Berau, sepakat untuk menolak kabupaten mereka bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Penyampaian petisi dan penandatanganan penolakan bergabungnya Berau ke Kaltara digelar di Balai Mufakat Tanjung Redeb pada Minggu (12/11/2023) kemarin.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Wakil II Ketua DPRD Berau Ahmad Rifai, Sekda Berau M Said, para tokoh masyarakat dan pimpinan lembaga serta masyarakat yang tergabung dalam ormas.

Pada kesempatan itu, Sri Juniarsih Mas mengucapkan terima kasih kepada para tokoh masyarakat, orang tua, para sesepuh, para pimpinan lembaga, dan organisasi masyarakat Berau atas perhatian yang diberikan, sehingga terlaksananya kegiatan ini.

Kegiatan ini tentunya merupakan pernyataan sikap dari Kabupaten Berau atas realitas yang belakangan ini bergulir. Di mana Pemerintah Provinsi Kaltara telah melaksanakan riset kajian kelayakan penggabungan Berau ke Kaltara.

"Dalam berbagai kesempatan di hadapan awak media, juga tegas saya sampaikan bahwasanya Berau hanya untuk Kaltim dengan sejumlah pertimbangan, termasuk pendapat dari para tokoh masyarakat Kabupaten Berau," tegasnya, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (13/11/2023).

Sri Juniarsih Mas dengan tegas menyatakan Berau tetap setia bersama Kaltim. Terutama, setelah penetapan Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia juga memantau respons warga Berau di media sosial (Medsos) terkait wacana penggabungan ke Kaltara yang mayoritas menyatakan menolak.

Dia menegaskan, sejatinya Berau dan Kaltara adalah saudara. Kehidupan mereka di atas tanah yang sama.

Baca Juga: Dispar Kaltim Target Ada Puluhan Ribu Wisatawan Nusantara dan Eropa di 2024 Nanti

Dia menyebut, ada banyak putra-putri daerah Berau yang berkiprah di Kaltara, begitupun sebaliknya. Dengan demikian, sudah sewajarnya saling memberi dukungan dan kontribusi terbaik demi kemajuan dua daerah kebanggaan Bumi Kalimantan.

"Kendati tidak bersatu dalam satu provinsi, saya mengharapkan kepada kita semuanya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tentu tidak menginginkan adanya perselisihan yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga ke depan, mari kita rawat ikatan persaudaraan yang telah terjalin di antara kita, saling membantu, bersatu padu menuju kesejahteraan," tuturnya.

Salah satu tokoh masyarakat, Ibnu Sina Asyari, yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Berau, menyampaikan isi petisi yang mencakup penolakan terhadap penggabungan Berau ke Kaltara. Petisi tersebut menolak hasil survei kajian studi kelayakan yang kredibilitasnya diragukan.

Selain itu, meminta kepada pemkab Berau, baik eksekutif maupun legislatif untuk menghentikan wacana dan upaya dialog terkait bergabungnya Berau ke provinsi Kaltara, meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk segera menghentikan wacana penggabungan Berau ke Provinsi Kaltara agar terciptanya situasi kondusif dan aman di Berau.

"Dengan adanya kegiatan ini dan antusias masyarakat Berau, membuktikan bahwa masyarakat Berau tidak setuju jika Berau bergabung dengan Provinsi Kaltara," pungkasnya.