SuaraKaltim.id - Relawan Teman Ganjar-Mahfud Kalimantan Timur (GM Kaltim) memberikan respon terkait pernyataan Anies Baswedan pada Debat Calon Presiden (Capres) Pertama yang berlangsung di Gedung KPU RI Jakarta, pada Selasa (12/12/2023) malam.
Pernyataan Anies Baswedan semalam, mendapat respon dari Sekretaris Relawan Teman GM Kaltim, Rahmat pada Rabu (13/12/2023).
"Anies mengatakan jika pembahasan IKN belum komprehensif. Sepengetahuan kami, sesuai dengan UU IKN, itu sudah dibahas secara komprehensif," kata Rahmat, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.
Ia menyebut, Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dibahas oleh DPR RI dan Pansus IKN pada masa persidangan II tahun 2021-2022, tepatnya pada Kamis (07/12/2023). Rahmat meyakini, pembahasan IKN sudah dilakukan berbagai tahapan.
"Dalam rapat kerjanya, juga melibatkan menteri perencanaan pembangunan nasional, menteri keuangan, menteri ATR/BPN, mendagri, dan lain-lain," imbuhnya.
Rahmat menegaskan, pembangunan IKN sangat dinanti oleh masyarakat Kaltim. Ia meyakini, pemindahan IKN akan berdampak positif bagi masyarakat.
"Dari tim relawan Ganjar-Mahfud, pembangunan IKN pasti berpihak kepada rakyat kaltim," tegasnya.
Untuk diketahui, Dalam debat tersebut, Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab pertanyaan dari Calon Presiden nomor urut 3, soal pemindahan ibu kota negara Indonesia baru ke Kaltim.
Sosok yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, masih banyak permasalahan Kota Jakarta yang belum dibenahi, mulai dari kemacetan hingga polusi.
"Masih banyak permasalahan di Jakarta. Soal kepadatan penduduk, lingkungan hidup, jika ditinggalkan tidak akan selesai," ujarnya, disadur dari sumber yang sama di hari yang sama.
Lebih lanjut, ia menambahkan jika menghadapi sebuah masalah di depan mata, harus diselesaikan secara tuntas. Ia memberikan contoh soal situasi yang ada di Kaltim.
"Masih banyak bangunan sekolah yang rusak di Kaltim, urgensi jalur antar kota-kota di Kaltim juga sangat penting. Yang merasakan uang itu rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya untuk ASN kerja bukan untuk rakyat dan pusat perekonomian," bebernya.
Kemudian, di debat itu Ganjar Pranowo kembali mempertanyakan tentang posisi Anies terhadap kebijakan IKN, apakah ditolak atau melanjutkan.
Menurut pasangan Muhaimin Iskandar, hal tersebut merupakan contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap.
"Siapa yang kritis dianggap oposisi, dan yang pro dianggap pro terhadap pemerintah. Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif dan memberikan ruang kepada publik," tutupnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Jawa Rp 347,63 Miliar Diincar AC Milan
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Makna Kebaya Hitam dan Batik Slobog yang Dipakai Cucu Bung Hatta, Sindir Penguasa di Istana Negara?
Pilihan
-
Saham Jeblok, Bos Danantara Ungkap Soal Isu Ambil Alih BCA Secara Gratis
-
Bukan Dean Zandbergen, Penyerang Keturunan Ini akan Dampingi Miliano Jonathans di Timnas Indonesia?
-
Besok, Mees Hilgers Hengkang dari FC Twente, Menuju Crystal Palace?
-
Pemain Keturunan Liga Inggris Bahas Timnas Indonesia, Ngaku Punya Sahabat di Skuad Garuda
-
Phwa Sian Liong yang Bikin Soviet Mati Gaya: Hilang di Google, Tak Sempat FYP Tiktok
Terkini
-
Lima Pemuda Diamankan Usai Viral Tunggangi Penyu di Derawan
-
Bulog Pastikan Stok Beras Samarinda Aman hingga Akhir Tahun
-
IKN dalam Ancaman Narkoba? Polres PPU Tegaskan Tak Ada Ruang untuk Pengedar
-
Harga Sawit Naik, Petani Kaltim Nikmati Hasil Panen Lebih Manis
-
662 Kasus Kekerasan Tercatat di Kaltim, Mayoritas Korbannya Anak