Kiprah dan Perjuangan Politik Abdoel Moeis Hassan untuk Kaltim

SuaraKaltim.id - Abdoel Moeis Hassan merupakan salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang berasal dari Kalimantan Timur (Kaltim).Awalnya, ia dikenal sebagai seorang tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Samarinda pada masa 1940–1945.

Abdoel Moeis Hassan juga merupakan pemimpin perjuangan diplomasi politik untuk kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Timur pada masa 1945–1949. Kiprah dan perjuangannya telah ada sejak remaja, saat ia mengikuti aktivitas pergerakan kebangsaan di Samarinda.

Ia belajar masalah politik pada A.M. Sangadji hingga pada tahun 1940, ia mendirikan Roekoen Pemoeda Indonesia (Roepindo) dan menjadi ketuanya. Kemudian pergerakannya berkembang dan bersama A.M. Sangadji, ia mendirikan lembaga pendidikan bernama Balai Pengadjaran dan Pendidikan Ra'jat pada 1942.

Lalu, ia bergabung dalam Panitia Persiapan Penyambutan Kemerdekaan Republik Indonesia (P3KRI). Panitia itu dibentuk untuk mewujudkan Proklamasi Negara Indonesia di Samarinda pada 1945. Abdoel Moeis Hassan juga berperan dalam mendirikan Ikatan Nasional Indonesia (INI) Cabang Samarinda yang bertujuan menentang pendudukan Belanda di Samarinda setahun setelahnya.

Baca Juga: Bank Indonesia Kaltim Siapkan Rp 3,3 Triliun untuk Nataru

Lalu di 1947 Abdoel Moeis Hassan menjadi ketua Front Nasional sebagai koalisi organisasi yang mendukung RI dan menentang federasi yang dibentuk Belanda. Pada akhir 1949, bersama Front Nasional, Abdoel Moeis menuntut kepada pemerintah lokal untuk keluar dari Republik Indonesia Serikat (RIS) dan bergabung dengan RI-Yogya.

Tuntutannya akhirnya tercapai dengan berintegrasinya Keresidenan Kaltim ke wilayah RI pada tanggal 10 April 1950. Setelahnya ia ikut mengadakan Kongres Rakyat Kaltim pada 1954 untuk menuntut pembentukan Provinsi Kalimantan Timur supaya pembangunan dapat meningkat.

Di 1956, tuntutan tersebut dipenuhi dan 9 Januari 1957 Kaltim resmi berdiri sebagai provinsi. Kemudian pada 1960, ia menjadi Ketua Komisi Gabungan di DPR Gotong Royong yang bertugas menyelesaikan RUU Pokok Pemerintahan Daerah dan RUU Pokok Agraria.

Saat 1962, Abdoel Moeis Hassan resmi menjadi Gubernur Kaltim kedua. Perjuangannya untuk Kaltim pada tahun 1964 cukup berpengaruh yakni ia mencegah usaha pembakaran keraton Kutai oleh massa dan tentara suruhan Panglima Kodam IX Mulawarman.

Kemudian di 1966, ia berhenti sebagai Gubernur dan menjadi pegawai di Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Lalu, 1968 hingga 1970, ia kembali menjadi anggota DPR RI mewakili PNI.

Baca Juga: Polda Kaltim Klaim Suasana Natal di Benua Etam Aman, Damai, dan Kondusif

Tahun 1976, ia pensiun dari PNS dan berkiprah di bidang sosial kemasyarakatan serta menulis artikel dan buku hingga 2004 dan meninggal dunia pada 2005 dalam usia 81 tahun.