Dugaan Mobilisasi Ketua RT untuk Dukung Anak Nyaleg, Pejabat Samarinda Disindir Dewan: Bobrok

"Apalagi PNS untuk menjadi (dan terlibat) politik praktis. Jadi, kita agak repot mengomentari itu. Ini kan hampir semua pejabat begitu kok. Makanya memang, ada dulu aturan, tapi sudah dirubah, kalau Bapaknya Gubernur, anaknya tidak boleh mencalonkan dulu. Ada jeda 5 tahun, tapi sudah dirubah aturan itu. Aturan itu yang bikin yang punya kepentingan," jelasnya.

Ia juga membeberkan arti RT sendiri. Ia menjelaskan, RT bukan bagian dari pemerintahan. Namun bekerja untuk pemerintah.

"Jadi kalau sekarang, mau disorot, yah benahi dulu yang ada di pusat deh. Di pusat bagaimana, di Mahkamah Konstitusi (MK) dipertontonkan hal-hal yang menurut kita menjijikkan, tapi tetap dilalui. Kalau sekarang ada dicontoh di daerah, yah saya pikir kepemimpinan kita di nasional (juga) bobrok. Ini contoh kepemimpinan nasional yang tidak baik, ditarik ke daerah,"

Ia menyinggung, pejabat yang anggota keluarganya mengikuti pencalegan, tak perlu berbicara banyak untuk berkampanye. Lantaran, semua itu terlihat dari gestur politik.

Baca Juga: Ada 201 Unit Motor Dibagikan Basri Rase untuk Ketua RT di Bontang Selatan

Seperti, omongan dan posisi politik. Ia menyatakan, semua itu memiliki cara kampanye yang berbeda.

"Artinya dia tak perlu ngomong. Itu kan gestur-gestur politik (mulai terlihat). Ada dari omongan, ada dari posisi politik. Cara mengkampanyekannya tentu beda supaya tidak berseberangan dengan undang-undang gituloh," tambahnya.

Ia melanjutkan, mobilisasi seperti ini terjadi di mana-mana. Penelusuran yang terbuka memang perlu dilakukan.

Ia juga mempertanyakan keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang seharusnya bisa mengawasi hal-hal tersebut. Ia meminta agar Bawaslu bisa bertindak lebih lanjut.

"Kalau sekarang terjadi Samarinda seperti itu, menurut saya, itu baunya di mana-mana. Kalau sekarang ada penelusuran, dibuka aja siapa (pejabatnya). Terus sanksi hukumnya apa. Lebih bagus transparan, jangan inisial-inisial. Kalau sudah memobilisasi, menurut saya sudah tidak wajar. Di mana Bawaslu? Di mana Panwaslu? Itu karena ranahnya di pengawasan. Siapa yang diberikan (pengawasan) yah Panwaslu," lugasnya.

Baca Juga: Motor Gratis untuk Ketua RT di Bontang Tak Boleh Dipakai Keluar Daerah