SuaraKaltim.id - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menilai tensi politik pada Pemilu dan Pilpres tahun 2024 jauh lebih tenang dan kondusif jika dibandingkan dengan Pemilu dan Pilpres lima tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan pada Rapat Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Pasca Pemilu 2024 di Samarinda, Kamis (21/03/2024) kemarin.
"Kami menilai, masyarakat sudah jauh lebih dewasa dalam menyikapi Pemilu kali ini dibandingkan dengan 2019 lalu. Sehingga tidak terjadi polarisasi yang begitu besar seperti sebelumnya," ungkapnya, melansir dari ANTARA, Jumat (22/03/2024).
Ahmad Firdaus menjelaskan, rapat pemantauan ini dilakukan untuk melihat perkembangan politik di Kaltim pasca pelaksanaan pesta demokrasi pada 14 Februari 2024.
Pihaknya juga berkoordinasi dengan berbagai stakeholder untuk menginventarisir persoalan yang terjadi selama periode pelaksanaan Pemilu sebagai bahan evaluasi ke depan.
"Kita berusaha menjaga agar situasi politik kita tetap aman dan kondusif dengan melakukan pemantauan secara tertib dan berkesinambungan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah," kata Firdaus.
Pihaknya kini akan fokus pada persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024. Terutama dalam upaya deteksi dini dan antisipasi menjaga kondusifitas selama pelaksanaan Pilkada di 10 kabupaten/kota.
"Kita akan bentuk Tim Desk Pilkada sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada," tandas Firdaus.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Edi Hermawanto Noor menyampaikan, pihaknya akan berkontribusi dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Baca Juga: Jadwal Imsak untuk Balikpapan, Samarinda dan Bontang 21 Maret 2024
Terutama yang berkaitan dengan tugas dan peran Diskominfo dalam urusan komunikasi, informatika, serta penyampaian informasi publik yang aktual dan transparan.
"Kita harus kembali sosialisasikan terkait netralitas ASN menjelang Pilkada 2024 dan juga usaha-usaha menangkal hoaks melalui pemberitaan yang faktual melalui jaringan media sosial serta mitra media massa kita," ujar Edi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
BRI KKB National Expo 2026 Hadir Serentak di 131 Lokasi, Torehkan Rekor MURI
-
Akademisi Unmul Soroti Pengadangan Massa di Bundaran HI: Bisa Jadi Pelarangan Terselubung
-
Percepat Pemulihan Pascagempa NTT, BRI Hadirkan Tiga Posko Logistik dan Dapur Umum
-
HUT ke-81 RI, BRI Tegaskan 8 Kontribusi Nyata untuk Kemajuan Indonesia
-
73 Hotspot Terpantau di Kalsel, Kemenhut Dorong Verifikasi Dini Karhutla