SuaraKaltim.id - Nilai Tukar Petani (NTP) di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Februari 2024 sebesar 133,80 atau naik 1,61 persen dibandingkan dengan NTP pada Januari 2024.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Yusniar Juliana belum lama ini. Dia mengatakan, petani Kaltim mengalami surplus atau kenaikan daya beli.
“Petani mengalami surplus atau kenaikan daya beli, karena harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang mereka bayar terhadap tahun dasar (2018=100),” ujarnya, melansir dari ANTARA, Selasa (26/03/2024).
Yusniar menyebut, kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian sebesar 1,72 persen, sedangkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal hanya naik sebesar 0,11 persen.
Sementara, jika dibandingkan dengan NTP pada bulan yang sama tahun lalu, NTP Februari 2024 secara umum mengalami kenaikan 1,46 persen.
"Peningkatan NTP terjadi di empat subsektor yaitu subsektor tanaman pangan 1,24 persen, subsektor hortikultura 1,55 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat 2,38 persen, dan subsektor perikanan 1,57 persen. Sebaliknya, satu subsektor mengalami penurunan yaitu subsektor peternakan -1,36 persen," jelasnya.
Sedangkan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Februari 2024 sebesar 136,65 atau naik 1,59 persen dibandingkan dengan NTUP pada Januari 2024 yang tercatat sebesar 134,52.
Kenaikan NTUP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 1,72 persen, sementara indeks BPPBM hanya naik sebesar 0,13 persen.
"Dari lima provinsi di Pulau Kalimantan, seluruh provinsi mengalami kenaikan NTP. Provinsi Kaltim mengalami kenaikan tertinggi sebesar 1,61 persen, kemudian diikuti Kalimantan Barat (Kalbar) yang naik sebesar 1,32 persen, Kalimantan Tengah (Kalteng) naik sebesar 1,28 persen, Kalimantan Selatan naik (Kalsel) sebesar 1,21 persen, dan terakhir Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang naik sebesar 0,84 persen. Sementara, NTP secara nasional mengalami kenaikan sebesar 2,28 persen," tuturnya.
Baca Juga: Pengangguran di Kaltim Turun 0,40 Persen, Terendah dalam 10 Tahun Terakhir
Pada Februari 2024, dari 38 provinsi yang dihitung NTP-nya, terdapat 28 provinsi yang mengalami kenaikan NTP dan 10 provinsi mengalami penurunan.
Kenaikan tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dengan persentase sebesar 4,34 persen, sebaliknya penurunan terdalam terjadi di Provinsi Maluku sebesar 1,73 persen.
Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) merupakan nilai barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani. Indeks ini dapat menggambarkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan.
"Khususnya petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat perdesaan, serta juga menunjukkan perubahan harga barang dan jasa oleh petani yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian," lugasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
BRILink Rieche Endah Jadi Bukti Komitmen BRI untuk Dorong Inklusi Keuangan
-
Mutilasi Wanita dengan Mandau, Suami Siri dan Temannya Dibekuk di Samarinda
-
Remittance Migrant BRI Naik 27,7%, 1,2 Juta Agen Siap Layani
-
Disorot Prabowo, Pemprov Kaltim Jelaskan soal Mobil Dinas Gubernur
-
Prabowo Sorot Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M, Pengamat: Peringatan Keras untuk Diet Anggaran