SuaraKaltim.id - Wali Kota Bontang Basri Rase melarang pejabat pemerintahan di wilayahnya menggunakan fasilitas mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Semisal, mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.
Menurutnya tidak ada alasan bagi pejabat menggunakan fasilitas negara tersebut. Sebab semua mobil operasional sepenuhnya digunakan saat aktivitas bekerja, bukan urusan pribadi.
Ia juga mengingatkan agar pegawai tak mengakali dengan mengubah nomor polisi bodong sebab sanksinya pidana.
Basri mengatakan, kendaraan dinas tak diperkenankan digunakan selain kepentingan dinas apalagi sengaja dimanfaatkan ke luar daerah. Bagi pegawai yang kedapatan menggunakan mobil dinas akan mendapatkan teguran keras.
"Jelas itu tidak boleh gunakan mobil dinas. Biar ke Samarinda saja itu tidak dibenarkan. Saya kasih tau mereka (Pejabat) tidak boleh makai mobil dinas untuk mudik," ucapnya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (03/04/2024).
Lebih lanjut, ia menegaskan kepala OPD harus bisa mengawasi jajaran di bawahnya. Semua kendaraan wajib berada di Bontang dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.
Peringatan ini juga akan disosialisasikan. Dirinya tidak ingin justru mobil dinas dipakai dan bisa berdampak fatal apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.
"Kalau ada yang ketahuan pasti ada konsekuensinya. Itu udah jelas setiap tahun penggunaan mobil dinas dilarang untuk mudik," pungkasnya.
Baca Juga: Bandara APT Pranoto Siaga Hadapi Puncak Arus Mudik Lebaran, Siapkan 3 Penerbangan Tambahan
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
BRI KKB National Expo 2026 Hadir Serentak di 131 Lokasi, Torehkan Rekor MURI
-
Akademisi Unmul Soroti Pengadangan Massa di Bundaran HI: Bisa Jadi Pelarangan Terselubung
-
Percepat Pemulihan Pascagempa NTT, BRI Hadirkan Tiga Posko Logistik dan Dapur Umum
-
HUT ke-81 RI, BRI Tegaskan 8 Kontribusi Nyata untuk Kemajuan Indonesia
-
73 Hotspot Terpantau di Kalsel, Kemenhut Dorong Verifikasi Dini Karhutla