SuaraKaltim.id - Wali Kota Bontang Basri Rase melarang pejabat pemerintahan di wilayahnya menggunakan fasilitas mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Semisal, mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.
Menurutnya tidak ada alasan bagi pejabat menggunakan fasilitas negara tersebut. Sebab semua mobil operasional sepenuhnya digunakan saat aktivitas bekerja, bukan urusan pribadi.
Ia juga mengingatkan agar pegawai tak mengakali dengan mengubah nomor polisi bodong sebab sanksinya pidana.
Basri mengatakan, kendaraan dinas tak diperkenankan digunakan selain kepentingan dinas apalagi sengaja dimanfaatkan ke luar daerah. Bagi pegawai yang kedapatan menggunakan mobil dinas akan mendapatkan teguran keras.
"Jelas itu tidak boleh gunakan mobil dinas. Biar ke Samarinda saja itu tidak dibenarkan. Saya kasih tau mereka (Pejabat) tidak boleh makai mobil dinas untuk mudik," ucapnya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (03/04/2024).
Lebih lanjut, ia menegaskan kepala OPD harus bisa mengawasi jajaran di bawahnya. Semua kendaraan wajib berada di Bontang dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.
Peringatan ini juga akan disosialisasikan. Dirinya tidak ingin justru mobil dinas dipakai dan bisa berdampak fatal apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.
"Kalau ada yang ketahuan pasti ada konsekuensinya. Itu udah jelas setiap tahun penggunaan mobil dinas dilarang untuk mudik," pungkasnya.
Baca Juga: Bandara APT Pranoto Siaga Hadapi Puncak Arus Mudik Lebaran, Siapkan 3 Penerbangan Tambahan
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen
-
DPR RI Kawal Dana Haji Rp188,5 Triliun, Hetifah Soroti Keamanan Investasi BPKH
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M