AHY Minta Tidak Ada Tindakan Asal Gusur dalam Penyelesaian Masalah Lahan untuk IKN

SuaraKaltim.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY telah mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan tindakan asal gusur dalam penyelesaian masalah lahan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Dalam kunjungannya ke Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta, AHY menekankan pentingnya memeriksa apakah ada masyarakat yang menduduki kawasan yang akan dilepaskan sebelum melakukan tindakan apapun.

"Tidak boleh asal gusur," tegasnya.

Dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, AHY mengakui perlunya upaya percepatan dalam penyelesaian masalah lahan di IKN. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN harus segera memberikan kepastian hukum kepada investor terkait lahan yang akan digunakan untuk pembangunan IKN.

Baca Juga: Andi Harun Puji Isran Noor Atas Peran Pentingnya dalam Mewujudkan IKN di Kaltim

"Harus diyakinkan dulu clear dan clean lahannya, jangan sampai ada masalah," ujarnya.

Meskipun demikian, AHY menegaskan bahwa percepatan penyelesaian masalah lahan harus mengutamakan pendekatan yang humanis dan mencegah konflik dengan warga setempat.

"Kita tidak ingin ada bentrokan-bentrokan yang terjadi di lapangan karena pada akhirnya kita mengutamakan masyarakat kita sendiri," katanya.

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pertumbuhan melalui pembangunan, termasuk infrastruktur di IKN, tanpa mengesampingkan aspek keadilan sosial.

"Keadilan dan keberpihakan pada rakyat kecil inilah yang menjadi kekuatan
sekaligus tantangan tersendiri bagi ATR BPN serta kementerian lainnya," ucap AHY.

Baca Juga: OIKN Bidik Investor di Hannover Messe 2024, Incar Teknologi Ramah Lingkungan untuk Ibu Kota Baru!

Sebelumnya, AHY menyebut ada 2.086 hektare lahan bermasalah di IKN karena proses ganti rugi yang belum selesai. Dia diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik dan memastikan tidak ada masyarakat yang merugi atau menjadi korban dari pembangunan IKN. (Antara)