SuaraKaltim.id - Teka teki pasangan Neni Moerniaeni di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bontang mulai terjawab. Kabar terbaru Neni digadang-gadang akan berpasangan dengan Agus Haris di pemilu 27 November nanti.
Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilpres kemarin kabarnya akan berlanjut dan menjadi rujukan di Pilkada seluruh Indonesia. Arahan agar koalisi terjalin hingga ke daerah dibenarkan Sekretaris DPD I Golkar Kaltim Muhammad Husni Fachruddin
Ayub-panggilan pendek Muhammad Husni- mengatakan, DPD Partai Golkar Kaltim mendapatkan arahan agar seluruh pimpinan partai di kabupaten dan kota berkoalisi dengan rekan seperjuangan yang tergabung di Pilpres 2024 lalu.
Partai tersebut diantaranya adalah Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Baca Juga: Waspada Politik Uang di Pilkada PPU! Peserta Bisa Didiskualifikasi dan Dipenjara
Ayub menjelaskan, di Pemilihan Gubernur pun partai berlogo pohon beringin dan Gerindra sepakat untuk bersatu.
Kemudian mengusung Rudy Mas'ud dan Seno Aji dalam Pilgub 2024. Kemudian koalisi meluas dengan turunya SK DPP PAN mengusung Rudy Mas'ud maju di Pilgub Kaltim.
"Instruksi DPP Golkar. Agar Koalisi Indonesia Menang (KIM) dijalankan hingga tataran Provinsi, Kabupaten/Kota. Termasuk Bontang," ucapnya, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa (18/06/2024).
Lebih lanjut, khusus Bontang sampai saat ini masih dalam pembahasan. DPD Golkar Kaltim meminta agar calon pendamping Neni Moerniaeni dalam Pilwali 2024 sesuai hasil survei dan komunikasi politik yang sedang berjalan.
Sinyal itu pun akan menguat ketika hasil survei yang dilakukan internal Golkar sebanyak 3 kali keluar. Di hasil survei pertama Neni Moernaeni masih berada diatas calon lainnya.
Baca Juga: Tiga ASN Diduga Langgar Kode Etik Pilkada, Andi Harun Sebut Belum Pelanggaran?
Kemudian hasil survei kedua akan keluar akhir Juni ini. Begitu pula hasil survei ke 3 yang akan keluar pada Agustus 2024 mendatang.
"Kalau memang Golkar Gerindra di Bontang bisa 1 yah bagus aja. Tapi kita lihat hasil survei. Kan KIM tidak hanya Gerindra tapi banyak partai lain," sambungnya.
Meski begitu, dari catatan jaringan media ini, calon wakil wali kota dari Neni Moerniaeni terdapat 11 orang. Namun, Golkar tidak ingin gegabah.
Kekalahan pada Pilwali 2019 lalu menjadi pelajaran penting agar tidak terulang. "Yang berpeluang bukan hanya Agus Haris. Tapi kan masih bisa dari partai lain. Kita luhat saja perkembangannya," tegasnya.
Ketua DPD II Partai Golkar Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menambahkan, sebagai kader dirinya menunggu keputusan dan arahan dari partai. Termasuk apabila ada kandidat yang tak melamar saat pembukaan bacalon beberapa waktu lalu.
Pun demikian, ia mengaku partai memiliki pertimbangan dan petunjuk apabila koalisi Golkar - Gerindra terjalin di Pilkada Bontang.
- 1
- 2
Berita Terkait
Tag
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah Desain Timeless: Enak Dilihat Sepanjang Waktu, Mulai Rp 30 Jutaan
- Pemain Keturunan Rp 312,87 Miliar Juara EFL Masuk Radar Tambahan Timnas Indonesia untuk Ronde 4
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Mesin Diesel Harga di Bawah Rp100 Juta
- Selamat Tinggal Mees Hilgers, Penggantinya Teman Dean James
- 5 Alasan Honda Supra X 125 Old Masih Diminati, Lengkap dengan Harga Bekas Terbaru Juni 2025
Pilihan
-
Daftar Rekomendasi Mobil Bekas Favorit Keluarga, Kabin Lapang Harga di Bawah Rp80 Juta
-
6 Mobil Bekas Kabin Luas Bukan Toyota, Harga di Bawah Rp80 Juta Pas Buat Keluarga!
-
3 Mobil Toyota Bekas di Bawah Rp80 Juta: Kabin Lapang, Hemat Bensin dan Perawatan
-
Catatan Liputan Suara.com di Jepang: Keajaiban Tas, Uang dan Paspor Hilang Kembali ke Pemilik
-
Proyek Rp1,2 Triliun Kerap Bermasalah, Sri Mulyani Mendadak Minta Segera Diperbaiki
Terkini
-
Tak Dipecat, Honorer Bontang Beralih Jadi PPPK Paruh Waktu
-
Gratispol Digeber, Pemprov Kaltim Gratiskan UKT 33 Ribu Mahasiswa Baru
-
Wujudkan Desa Mandiri di Kawasan IKN, Pemkab PPU Beri Bimtek ke BPD
-
Covid-19 Datang Lagi? Kaltim Siapkan Rumah Sakit dan Puskesmas
-
Kaltim Peringkat Kedua Digitalisasi Transaksi Pemerintah, Ini Arahan Wagub Seno