Harga Seragam Sekolah Bontang Dinilai Terlalu Tinggi, Penjahit Lokal Terpinggirkan

SuaraKaltim.id - Wali Kota Bontang Basri Rase menganggap penjahit yang tidak dapat orderan seragam sekolah karena harganya kemahalan. 

Padahal, Pemkot Bontang sendiri sudah memiliki Standar Satuan Harga (SSH) yang sudah ditetapkan. Untuk itu makanya penjahit juga bisa menyesuaikan harga yang sudah ditetapkan. 

"Kalau pemberdayaan sudah berjalan. Yang tidak dapat mungkin harganya tidak masuk. Kalau kemahalan kan juga tidak mungkin. Kita punya harga sendiri," ucap Basri Rase, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (07/08/2024).

Skema pengadaan ini sudah dirancang dengan hati-hati. Alasannya, pada 2023 lalu BPK Kaltim menemukan kelebihan bayar akibat pengadaan seragam sekolah. 

Baca Juga: Jokowi Ajak Artis Nasional ke IKN, Influencer Kaltim: Mengapa Bukan Kami?

Angkanya pun cukup besar mencapai Rp 1 miliar. Dengan begitu, uang tersebut harus kembali ke kas daerah. Basri menyebut angka yang sudah ditetapkan sesuai regulasi. 

"Kalau kita serahkan ke penjahit nanti jadi temuan. Regulasinya sudah pas sesuai harga Pemkot," sambungnya. 

Kepala Disdikbud Bontang Bambang Cipto Mulyono mengatakan, pihak ketiga sudah menunjuk LPK Ayulia Training Centre sebagai koordinator penjahit lokal. 

Informasi yang diterima Klik Kaltim, terdapat 150 penjahit lokal yang diberdayakan. Mayoritas merupakan hone industri. Dengan pembiayaan ongkos jahit Rp 145 ribu per potongnya. 

Perusahaan pemenang tender pengadaan seragam gratis dimenangkan CV Utama Jaya Makmur asal Jawa. Kepada pihak ketiga mereka sudah ditekankan melakukan pengadaan dengan menggunakan penjahit lokal. 

Baca Juga: Kenaikan Harga Sewa Mobil di Kaltim Capai 100% Akibat Tingginya Permintaan, Tembus Rp 25 Juta

"Diregukasi tidak ada diatur soal harus dijahit di Bontang. Tapi kita sudah minta alhamdulillah mereka mau," ucap Bambang. 

Lebih lanjut, untuk skema swakelola Bambang mengaku belum ada aturan yang mengatur. Karena untuk melakukan pengadaan harus disesuaikan dengan kesesuaian. 

"Kalau swakelola tidak memungkinkan. Jadi memang harus melalui E-Katalog. Tapi kita terus pelajari aturannya," pungkasnya.