Pengamat: Keseimbangan APBD Kaltim Terancam oleh Program Pendidikan Paslon Rudy-Seno

SuaraKaltim.id - Program pendidikan gratis hingga S3 milik pasangan calon (Paslon) Rudy Mas'ud-Seno Aji menjadi sorotan oleh Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi.

Program tersebut katanya, membutuhkan anggaran yang fantastis untuk bisa terealisasikan. Bahkan menurutnya, program itu akan mempengaruhi keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) nantinya.

Purwadi mengatakan, program yang digagas oleh Rudy-Seno sangat memungkinkan untuk direalisasikan. Namun, ada sejumlah tantangan yang harus dilewatinya.

Purwadi juga menyatakan, selain membutuhkan anggaran yang sangat besar, program tersebut juga harus tepat sasaran.

Baca Juga: Kolaborasi dengan Industri, Disnakertrans Kaltim Targetkan Pengangguran di Bawah 5%

"Tentu perlu perhitungan matang dengan data-data yang konkret. Jangan sampai salah sasaran juga," tegasnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (07/10/2024).

Pada 2025, APBD Kaltim telah disahkan dengan total Rp 21 triliun. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ada sekitar 309.594 pelajar dari jenjang SMA dan Perguruan Tinggi. 

Maka, anggaran mencapai triliunan pun harus digelontokan pada sektor pendidikan. Belum lagi sektor-sektor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kemajuan Bumi Mulawarman.

Purwadi pun memberikan tanggapan, terkait pengaruh program tersebut terhadap keseimbangan APBD Kaltim di masa mendatang.

"Lihat dari sudut pandang pengelolaannya. Kenapa banyak pendapat soal pengaruhnya terhadap keseimbangan APBD Kaltim, karena cara pengelolaan anggaran yang belum dirincikan secara detail dan berapa angka pastinya," sebutnya.

Baca Juga: Isran Noor: Jadi Gubernur Bukan untuk Kekayaan, Tapi Kesejahteraan Kaltim

Kemudian, Purwadi juga menyorot program pendidikan dari paslon Isran Noor-Hadi Mulyadi. Pasangan itu juga akan mempertahankan program Beasiswa Kaltim Tuntas.

Tercatat, jumlah beasiswa yang disalurkan pada 2019-2023 sebesar Rp 1,2 triliun. Di mana ada 176.653 penerima saat itu.

"Dua program dari paslon sangat memungkinkan. Tinggal bagaimana cara perhitungan dan realisasinya ke depan, serta cara penterjemahannya ke masyarakat," tuturnya.