Janji Program Gratis di Pilgub Kaltim, Ekonom: Bisa Merusak Semangat Masyarakat untuk Berkembang

SuaraKaltim.id - Hairul Anwar, Dosen Ekonomi Universitas Mulawarman, memberikan pandangan kritis terhadap janji-janji politik dari salah satu pasangan calon (paslon) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang menawarkan program pendidikan dan layanan publik gratis.

Menurut Hairul, program tersebut harus dikaji lebih mendalam dari sisi pendanaan dan dampaknya pada pembangunan daerah. Janji program gratis yang ditawarkan paslon tidak bisa dilihat semata dari realistis atau tidaknya.

"Masalahnya bukan pada apakah janji itu realistis, tapi lebih kepada dari mana sumber dananya. Nantinya kan mereka tidak akan menggunakan uang pribadi, tetapi uang publik, yang penggunaannya harus disetujui melalui wakil-wakil rakyat," ujarnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin (21/10/2024).

Hairul menekankan, sumber utama pendanaan daerah, terutama di Kaltim, berasal dari dana transfer pemerintah pusat, yang sebagian besar bergantung pada sektor energi seperti batu bara dan minyak.

Baca Juga: Pilkada Kaltim Memanas, BEM Unmul Serukan Paslon Terima Kritik Tanpa Pembungkaman

"Jika harga energi seperti batu bara turun drastis pada 2025, ini akan sangat memengaruhi pundi-pundi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," jelasnya.

Ia mengingatkan, kepada paslon untuk mengalokasikan anggaran secara besar-besaran untuk program gratis, dapat menggerus anggaran untuk sektor penting lainnya. Apalagi, masih banyak sektor yang perlu diperhatikan Paslon untuk kemajuan Kaltim kedepannya.

Selain itu, ada risiko ketika dana terbatas, sementara janji-janji kampanye memerlukan anggaran besar.

"Ambisi untuk memberikan layanan gratis pada akhirnya bisa memakan kue pembangunan pada sektor yang lain," katanya.

Dari sisi dampak sosial, Hairul juga menekankan bahwa pemberian fasilitas gratis secara terus-menerus bisa merusak mentalitas masyarakat.

Baca Juga: Dinasti Politik Golkar Kaltim Dipertanyakan, Kader Senior Terancam Tersingkir?

"Betulkah yang gratis-gratis itu baik bagi masyarakat? Kita tidak ingin menciptakan ketergantungan. Masyarakat harus tetap berusaha, bukan hanya bergantung pada pemberian gratis dari pemerintah," tambahnya.