SuaraKaltim.id - Tim Hukum pasangan petahana Isran Noor dan Hadi Mulyadi tampaknya sedang menghadapi masalah serius terkait rencana kampanye akbar mereka di Halaman Parkir GOR Kadrie Oening.
Meski pengajuan izin pemakaian area untuk kampanye telah dilakukan sejak awal Oktober, hambatan administratif justru muncul di detik-detik persiapan akhir.
Roy Hendrayanto, perwakilan Tim Hukum Isran-Hadi, mengungkapkan kekecewaannya saat mengurus izin di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.
Proposal mereka untuk memanfaatkan area parkir tersebut pada tanggal 21-24 November hanya disetujui untuk tanggal 21 dan 22, dengan penolakan untuk tanggal 23 November, yang seharusnya menjadi puncak acara kampanye.
Baca Juga: Aroma Ketidakadilan di Debat Pilkada Kaltim? Tim Hukum Isran-Hadi Desak Transparansi KPUD
Dan yang mengejutkan, tanggal tersebut justru telah diberikan kepada pasangan calon lain, Rudy Mas'ud-Seno Aji, yang akan menggelar kampanye di Stadion Gelora Kadrie Oening.
“Kami sudah mengajukan izin peminjaman sejak 3 Oktober untuk rentang tanggal 21 hingga 24 November. Tanggal 21-22 dijadwalkan untuk persiapan dan pemasangan alat, 23 untuk acara kampanye, dan 24 untuk pembersihan," ujar Roy dengan nada kecewa, Jumat (1/11/2024).
"Tetapi kami malah mendapatkan jadwal yang dipersempit, sementara pasangan calon lain yang baru mengajukan izin pada 7 Oktober mendapatkan jadwal pada tanggal 23,” tambahnya.
Roy menilai ada kejanggalan dalam keputusan ini. Meskipun area yang dipinjam berbeda – Tim Isran-Hadi mengajukan untuk halaman parkir, sementara Tim Rudy-Seno di lapangan stadion – kedua lokasi masih berada dalam satu kompleks.
Ia mempertanyakan mengapa permohonan yang lebih dulu diajukan tidak mendapat prioritas sesuai standar pelayanan publik yang seharusnya.
Baca Juga: Beasiswa dan Sertifikasi, Program Isran Noor Dapatkan Respon Positif dari Gen Z
“Ini masih satu kawasan, bagaimana mungkin dua kampanye besar bisa digelar berdekatan tanpa mengganggu satu sama lain? Lebih aneh lagi, surat izin kami masuk lebih dulu. Jadi, di mana letak pelayanan publik yang adil dan profesional?” kritik Roy, meragukan objektivitas pengelola.
Berita Terkait
-
Penegak Hukum Didesak Ungkap Aktor Intelektual di Balik Kericuhan Pilkada Puncak Jaya
-
Bentrokan Akibat Pilkada Puncak Jaya Masih Terjadi, Pakar: Akan Ganggu Pemerintahan Daerah
-
Pilkada yang Bertaruh Nyawa: KPU hingga DPR Disorot soal Konflik Berdarah di Puncak Jaya
-
Ironi Pilkada Puncak Jaya; Konflik Berdarah, Penyelenggara Pemilu dan Aparat Keamanan Dipertanyakan
-
KPU Klaim Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 5 Kabupaten/Kota Tertib dan Lancar
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Yaman
-
Baru Gabung Timnas Indonesia, Emil Audero Bongkar Rencana Masa Depan
-
Sosok Murdaya Poo, Salah Satu Orang Terkaya di Indonesia Meninggal Dunia Hari Ini
-
Prabowo Percaya Diri Lawan Tarif Trump: Tidak Perlu Ada Rasa Kuatir!
-
Magisnya Syawalan Mangkunegaran: Tradisi yang Mengumpulkan Hati Keluarga dan Masyarakat
Terkini
-
IKN Sudah Mewah, Tapi Tikus Masih Jadi Tuan Rumah?
-
Saat Motor Brebet Jadi Isu Publik, Pemerintah Dinilai Gagal Jaga Komunikasi Krisis
-
3,2 Hektare Hutan Unmul Rusak, Gubernur Kaltim Minta Penegakan Hukum Tegas
-
Dibangun Rp 2 Triliun, Istana Garuda IKN Perpaduan Seni dan Kewibawaan
-
BBM Diprotes Warga, Rudy Masud Ngintip Isi Tangki SPBU