Pendapatan Jukir Rp 1 Juta, Setoran ke Dishub Samarinda Hanya Rp 70 Ribu, Andi Harun: Tanda Tanya Besar

SuaraKaltim.id - Wali Kota Samarinda Andi Harun, kembali menyorot kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda yang dianggap belum maksimal untuk mengurus pendapatan dari sektor parkir.

Lewat inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya belum lama ini, Andi Harun menemukan ketidaksesuaian setoran parkir yang dilaporkan juru parkir (jukir) di Dishub Samarinda.

"Saat diminta menunjukkan tanda bukti setoran, jukir mengaku kwitansi ada di rumah, tetapi lupa di mana menyimpannya. Hal ini tentu memunculkan tanda tanya besar," kata Andi Harun, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu (12/01/2025).

Dari obrolan singkatnya bersama salah seorang jukir yang Andi Harun temui, diketahui bahwa pendapatan jukir tersebut berkisar antara Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta per minggu. Namun, setoran resmi yang diterima Dishub hanya Rp70 ribu per minggu.

Baca Juga: MBG Samarinda Dimulai 13 Januari, 6.000 Siswa Jadi Sasaran Awal

"Seharusnya ada SK untuk para jukir agar mereka bekerja berdasarkan landasan hukum yang jelas. Ini malah seperti Dishub mengikuti sistem yang dibuat oleh jukir," tegasnya.

Dari permasalahan tersebut, ia meminta Asisten II Pemkot Samarinda untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Dishub.

Jika diperlukan, ia akan melibatkan Kejaksaan Negeri Samarinda untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam tata kelola parkir ini.

Menanggapi temuan tersebut, Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengakui adanya berbagai kendala dalam pengelolaan parkir.

Ia menyebutkan, dengan hanya lima pengawas parkir untuk seluruh Kota Samarinda, pengawasan di lapangan sulit dilakukan secara optimal.

Baca Juga: Sculpture Pesut Rp 1,8 Miliar di Jembatan Mahakam IV: Estetika atau Pemborosan?

“Para pengawas kami adalah pegawai honorer dengan gaji Rp 2,1 juta per bulan. Kondisi ini memengaruhi efektivitas pengawasan, terutama dalam memastikan setiap jukir bekerja sesuai aturan,” ujarnya.

Manalu menjelaskan, pihaknya memberlakukan sistem setoran manual mingguan, yang saat ini dinilai tidak optimal.

“Kami sadar bahwa sistem ini memiliki banyak kelemahan. Itulah sebabnya kami mendukung penuh rencana digitalisasi pengelolaan parkir untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.

Dishub Samarinda, lanjut Manalu, berkomitmen untuk berbenah dan mendukung audit yang direncanakan Wali Kota.

Ia berharap, rencana penerapan sistem berbasis teknologi dapat segera terealisasi untuk meminimalkan praktik-praktik yang tidak sesuai aturan.

“Kami siap untuk mendukung rencana perbaikan ini demi meningkatkan efisiensi dan menghapus ketidakwajaran dalam pengelolaan parkir,” tuturnya.