Profesor Unmul: MBG Penting untuk Siswa Kurang Mampu di Kalimantan Timur

SuaraKaltim.id - Pengamat pendidikan dari Universitas Mulawarman Samarinda, Profesor Susilo menyatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai secara bertahap di Kalimantan Timur pada 13 Januari 2025 dinilai bermanfaat bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Hal itu ia sampaikan saat berada di Samarinda, Sabtu (11/01/2025) kemarin. Ia menegaskan, program tersebut sangat penting.

"Program MBG ini sangat penting, terutama bagi siswa di sekolah-sekolah pinggiran kota dan sekolah negeri di kota yang tak sedikit siswanya berasal dari keluarga kurang mampu," ujarnya, dikutip dari ANTARA, Senin (13/01/2025).

Ia menekankan bahwa prioritas penyaluran program MBG seharusnya diberikan kepada sekolah-sekolah dengan mayoritas siswa kurang mampu.

Baca Juga: Pemkot Bontang Hitung Anggaran Program Makan Bergizi Gratis, Per Hari Capai Rp 500 Juta

"Sekolah swasta umumnya diisi oleh siswa dari keluarga mampu, sehingga prioritas seharusnya diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi masyarakat yang lebih rendah," jelasnya.

Profesor Susilo menyoroti dampak positif MBG terhadap aspek pendidikan. Menurutnya, anak-anak yang belajar dengan kondisi perut kenyang akan lebih fokus dan bersemangat dibandingkan saat mereka lapar.

Susilo menambahkan, asupan gizi yang cukup bisa meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan stamina belajar siswa. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa MBG juga berdampak positif pada kondisi psikologis siswa.

"Dengan adanya jaminan makan di sekolah, siswa dari keluarga kurang mampu tidak perlu khawatir lagi soal jajan. Mereka bisa lebih fokus belajar tanpa memikirkan masalah keuangan keluarga," paparnya.

Susilo juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam penyaluran dana dan pelaksanaan program MBG. Dana yang digelontorkan pemerintah harus dikelola secara transparan dan diawasi dengan ketat untuk mencegah potensi korupsi.

Baca Juga: Kendala MoU dan Koordinasi, Program MBG di Kukar Mundur ke 13 Januari

"Pengawasan berlapis harus dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga daerah," ucapnya.