SuaraKaltim.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah kabupaten untuk mengembangkan sekolah inklusi guna menjamin hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas.
Inisiatif ini diharapkan bisa mencegah eksklusi dan memastikan pemerataan akses pendidikan. Khususnya, di daerah yang kini menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menyoroti minimnya fasilitas pendidikan khusus di wilayah tersebut. Hal ini ia sampaikan saat berada di Penajam, Selasa (08/04/2025) kemarin.
"Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya ada satu yang berlokasi di Kelurahan Gunung Seteleng, sehingga kami sarankan buka sekolah inklusi di setiap kecamatan," ujarnya disadur dari ANTARA, Rabu (09/04/2025).
Ia menjelaskan, keberadaan sekolah inklusi akan membuka peluang bagi anak-anak berkebutuhan khusus di berbagai kecamatan untuk mengakses pendidikan tanpa harus bergantung pada satu-satunya SLB yang tersedia.
Sekolah inklusi sendiri merupakan lembaga pendidikan yang menerima siswa berkebutuhan khusus — seperti anak autis, tunarungu, tunanetra, atau disabilitas fisik lainnya — untuk belajar bersama dengan siswa reguler dalam satu lingkungan pendidikan yang sama.
"Anak-anak berkebutuhan khusus tersebut juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik."
"Jangan sampai terisolasi atau diskriminasi," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.
Baca Juga: 12.950 Warga Kunjungi KIPP IKN dalam Sehari, Antusias Lihat Proyek Ibu Kota Baru
"Pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak bisa ditunda karena dunia pendidikan juga terus berkembang," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf, menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan fasilitas dan dukungan yang memadai agar anak-anak disabilitas bisa merasa aman dan termotivasi selama menempuh pendidikan.
Sebagai wujud komitmen, DPRD bersama pemkab tengah menyusun langkah-langkah strategis untuk memberikan perhatian lebih bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat tumbuh dan turut serta dalam pembangunan daerah.
Dukungan terhadap pengembangan sekolah inklusi juga akan diwujudkan melalui kebijakan anggaran. DPRD menyatakan siap mengawal pengalokasian dana guna mendorong terealisasinya sekolah inklusi di setiap kecamatan.
Terkait tenaga pengajar yang akan menangani siswa-siswa disabilitas, Syahrudin menyebutkan bahwa pemkab dapat menyiapkan proses rekrutmen seiring dengan pendirian sekolah inklusi.
Ia menilai bahwa keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah umum bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- Tolak Andrea Bocelli, GPCI Bakal Gelar Konser Besar Galang Dana Palestina
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- 7 Sneakers Lokal dengan Rating Bintang 5 di Shopee yang Nyaman dan Modis
Pilihan
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
Terkini
-
Perkara Korupsi Berusia Hampir 2 Dekade, Pakar Hukum Ingatkan Pentingnya Daluwarsa
-
Dugaan Korupsi Batu Bara Perumda Varia Niaga Samarinda, Negara Rugi Rp30,9 Miliar
-
Eksepsi Budiono Tanbun Ditolak, Pakar Unmul Justru Soroti Daluwarsa Kasus Tambang JMB
-
Ahli BPKP Ungkap Metode Potential Loss, Kuasa Hukum JMB Soroti Kepastian Audit
-
Polda Tetapkan 33 Tersangka Karhutla Kaltim, Dua di Antaranya Korporasi