Jadi Bagian IKN, PPU Dorong Pemerataan Sekolah Inklusi bagi Penyandang Disabilitas

SuaraKaltim.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah kabupaten untuk mengembangkan sekolah inklusi guna menjamin hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Inisiatif ini diharapkan bisa mencegah eksklusi dan memastikan pemerataan akses pendidikan. Khususnya, di daerah yang kini menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.

Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menyoroti minimnya fasilitas pendidikan khusus di wilayah tersebut. Hal ini ia sampaikan saat berada di Penajam, Selasa (08/04/2025) kemarin.

"Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya ada satu yang berlokasi di Kelurahan Gunung Seteleng, sehingga kami sarankan buka sekolah inklusi di setiap kecamatan," ujarnya disadur dari ANTARA, Rabu (09/04/2025).

Ia menjelaskan, keberadaan sekolah inklusi akan membuka peluang bagi anak-anak berkebutuhan khusus di berbagai kecamatan untuk mengakses pendidikan tanpa harus bergantung pada satu-satunya SLB yang tersedia.

Sekolah inklusi sendiri merupakan lembaga pendidikan yang menerima siswa berkebutuhan khusus — seperti anak autis, tunarungu, tunanetra, atau disabilitas fisik lainnya — untuk belajar bersama dengan siswa reguler dalam satu lingkungan pendidikan yang sama.

"Anak-anak berkebutuhan khusus tersebut juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik."

"Jangan sampai terisolasi atau diskriminasi," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Baca Juga: 12.950 Warga Kunjungi KIPP IKN dalam Sehari, Antusias Lihat Proyek Ibu Kota Baru

"Pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak bisa ditunda karena dunia pendidikan juga terus berkembang," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf, menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan fasilitas dan dukungan yang memadai agar anak-anak disabilitas bisa merasa aman dan termotivasi selama menempuh pendidikan.

Sebagai wujud komitmen, DPRD bersama pemkab tengah menyusun langkah-langkah strategis untuk memberikan perhatian lebih bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat tumbuh dan turut serta dalam pembangunan daerah.

Dukungan terhadap pengembangan sekolah inklusi juga akan diwujudkan melalui kebijakan anggaran. DPRD menyatakan siap mengawal pengalokasian dana guna mendorong terealisasinya sekolah inklusi di setiap kecamatan.

Terkait tenaga pengajar yang akan menangani siswa-siswa disabilitas, Syahrudin menyebutkan bahwa pemkab dapat menyiapkan proses rekrutmen seiring dengan pendirian sekolah inklusi.

Ia menilai bahwa keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah umum bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka.