Jadi Bagian IKN, PPU Dorong Pemerataan Sekolah Inklusi bagi Penyandang Disabilitas

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf, menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan fasilitas dan dukungan yang memadai agar anak-anak disabilitas bisa merasa aman dan termotivasi selama menempuh pendidikan.

Sebagai wujud komitmen, DPRD bersama pemkab tengah menyusun langkah-langkah strategis untuk memberikan perhatian lebih bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat tumbuh dan turut serta dalam pembangunan daerah.

Dukungan terhadap pengembangan sekolah inklusi juga akan diwujudkan melalui kebijakan anggaran. DPRD menyatakan siap mengawal pengalokasian dana guna mendorong terealisasinya sekolah inklusi di setiap kecamatan.

Terkait tenaga pengajar yang akan menangani siswa-siswa disabilitas, Syahrudin menyebutkan bahwa pemkab dapat menyiapkan proses rekrutmen seiring dengan pendirian sekolah inklusi.

Baca Juga: 12.950 Warga Kunjungi KIPP IKN dalam Sehari, Antusias Lihat Proyek Ibu Kota Baru

Ia menilai bahwa keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah umum bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka.

Menurutnya, pembauran peserta didik berkebutuhan khusus dengan siswa reguler adalah langkah tepat untuk membangun keberanian dan kemandirian mereka dalam proses belajar.

Profil Syahrudin M Noor, Wakil Ketua I DPRD PPU

Syahrudin M Noor merupakan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten PPU sejak 1 Oktober 2024. Ia merupakan kader dari Partai Demokrat.

Sebagai anggota dewan, ia mulai menjabat sejak 2024 sampai 2029 nanti. Beberapa berita menyoroti perhatian Syahrudin M Noor pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di PPU.

Baca Juga: APBD Terpangkas Rp 300 Miliar, Pemkab PPU Matangkan Program Kartu Cerdas

Terutama dalam menghadapi perkembangan IKN, termasuk target minimal 1000 sarjana di setiap desa dan pemberian beasiswa pendidikan tinggi.