Warga Ngeluh BBM Bermasalah, Pengamat Unmul Bongkar Dugaan Kebocoran Sistem

SuaraKaltim.id - Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menilai bahwa praktik monopoli usaha, termasuk dalam penyediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat, rentan menimbulkan persoalan dalam aspek distribusi dan layanan.

"Cara menyelesaikannya adalah dengan membereskan kinerja Pertamina di Kaltim dari hulu sampai hilir," ujar Purwadi, disadur dari ANTARA, Kamis (10/04/2025).

Meski demikian, ia menyatakan penolakannya terhadap keterlibatan investasi asing dalam sektor hilir migas di daerah tersebut, karena menurutnya bukan merupakan solusi utama untuk meningkatkan mutu layanan, produk, maupun distribusi.

"Berbeda dengan di Jawa yang memiliki banyak pilihan penyedia BBM, di Kaltim masyarakat mau tidak mau harus bergantung pada Pertamina," katanya.

Baca Juga: 3,2 Hektare Hutan Pendidikan Unmul Rusak, Kampus Minta Gakkum Bertindak

Untuk mendorong peningkatan layanan, produk, dan distribusi oleh Pertamina, Purwadi menekankan pentingnya pengawasan yang melibatkan berbagai unsur agar kepentingan konsumen tetap menjadi prioritas.

"Pengawasan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait dari eksekutif, legislatif, penegak hukum, pelaku usaha hingga akademisi menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan distribusi yang akhir-akhir meresahkan masyarakat atas dugaan pengoplosan," jelasnya.

Menurutnya, tantangan besar yang kini dihadapi Pertamina adalah soal keberanian menerapkan sistem digital di seluruh lini usaha mereka.

Ia menjelaskan bahwa digitalisasi dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai ketersediaan BBM dan lokasi SPBU terdekat tanpa antrean, lewat aplikasi atau platform digital yang terintegrasi.

"Hari ini saja, implementasi barcode pada pembelian BBM subsidi masih sering disalahgunakan. Seharusnya, Pertamina berani melakukan digitalisasi layanan agar lebih transparan dan terlaporkan kepada publik," katanya.

Baca Juga: Usut Tuntas! Gakkum LHK Telusuri Penyerobotan Lahan KHDTK Unmul

Purwadi juga mengkritik lemahnya pengawasan Pertamina terhadap distribusi BBM di wilayah Kaltim.

Ia bahkan menyarankan agar dilakukan audit menyeluruh, termasuk terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan BBM.

"Harus diaudit juga supir-supir pembawa BBM. Berani tidak Pertamina melakukan digitalisasi hingga ke level itu?" tanyanya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan ketat perlu dilakukan sejak dari kilang hingga sampai ke SPBU agar potensi penyimpangan bisa ditekan sejak awal.

Sorotan untuk Pemerintah Daerah

Purwadi juga memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar lebih peka terhadap keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan distribusi BBM oleh Pertamina.

"Harus responsif dong, ayo kita buka apa yang sebenarnya perlu dibenahi dari Pertamina," singgungnya.

Ia menyoroti antrean panjang di SPBU yang selama ini seolah menjadi masalah klasik dan tak kunjung tuntas. Purwadi menduga ada kebocoran dalam sistem distribusi yang belum terungkap.

"Saya perhatikan di pulau padat penduduk di luar sana dengan volume konsumsi BBM yang jauh lebih besar tidak terjadi antrean separah di Kaltim, artinya ada yang tidak beres dengan distribusi di Kaltim," timpalnya.

Ia menilai keresahan publik juga diperparah oleh kekhawatiran terhadap kualitas BBM, yang menyebabkan warga beralih ke pembelian BBM eceran dalam botol sebagai alternatif.

Fenomena tersebut, menurutnya, mengindikasikan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi formal.

Tak hanya itu, Purwadi juga menyoroti maraknya praktik pengetapan atau penjualan kembali BBM Pertamina secara eceran, yang menurutnya ilegal dan seharusnya tidak dilayani oleh SPBU.

Ia mencurigai adanya keterlibatan oknum dalam rantai distribusi yang membuat praktik pengetapan masih marak di lapangan, terbukti dari banyaknya pengecer BBM di pinggir jalan.

"Pengawasannya parah. Lingkaran itu harus disingkap satu per satu," tegasnya.

Sebagai solusi, ia mengusulkan pembentukan forum terbuka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, akademisi, BPH Migas, Pertamina, hingga pemerintah daerah.

"Saya siap menguak apa yang harus diperbaiki jika diundang forum seperti itu. Karena saya langsung berhadapan dengan pemangku kepentingannya," katanya.

Di akhir pernyataannya, Purwadi mengingatkan bahwa BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat, setara dengan air dan listrik. Gangguan pada pasokan dan distribusinya akan langsung memengaruhi aktivitas ekonomi warga.

"Kendaraan rusak yang akhir-akhir ini dikeluhkan masyarakat karena kualitas BBM yang buruk tentu mengganggu aktivitas ekonomi," ujarnya.