Menurut Subari, kekosongan stok BBM tidak hanya terjadi pada Pertamax, tetapi juga kerap terjadi pada Pertalite. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan menjadi bahan pertanyaan publik.
“Distribusi energi yang terganggu tidak hanya mempersulit mobilitas warga tetapi juga berpotensi menimbulkan kepanikan jika tidak ditangani dengan segera dan disertai keterbukaan informasi,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kehadiran Pertamina Patra Niaga untuk memberi penjelasan resmi sekaligus menyampaikan kondisi riil di lapangan secara transparan.
“Kami tidak ingin spekulasi berkembang di tengah masyarakat. Maka dari itu, klarifikasi resmi dari Pertamina Patra Niaga sangat diperlukan dalam waktu dekat,” lanjutnya.
Komisi II akan segera menjadwalkan pertemuan tersebut untuk mengevaluasi sistem distribusi BBM di Balikpapan, sekaligus mencari solusi jangka pendek agar pasokan kembali stabil.
“Jika memang ada hambatan teknis, pasokan dari kilang, atau persoalan logistik, hal itu harus disampaikan secara terbuka kepada publik agar tidak menjadi bola liar,” tegas Subari.
DPRD Balikpapan, menurutnya, memiliki tanggung jawab dalam pengawasan distribusi kebutuhan pokok, termasuk BBM. Mereka ingin memastikan tidak ada pihak yang terdampak secara tidak adil akibat gangguan pasokan.
“Kami ingin memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, baik konsumen maupun pelaku usaha, akibat distribusi yang tersendat,” ujarnya.
Di lapangan, antrean kendaraan di SPBU kian memanjang. Pantauan di SPBU MT Haryono menunjukkan antrean kendaraan roda empat mengular hingga sekitar satu kilometer. Pihak kepolisian pun dikerahkan untuk membantu mengurai kemacetan.
Baca Juga: Kejati Kaltim Tahan Dua Tersangka Korupsi Reklamasi Tambang CV Arjuna
Tertulis di papan informasi SPBU bahwa Pertamax dan Pertamax Turbo sedang dalam proses pengiriman, memperkuat dugaan adanya gangguan distribusi.
Miswanto, seorang sopir angkot, mengaku telah mengantre selama lebih dari 30 menit untuk mendapatkan BBM.
“Ya kalau antre begini kami rugi waktu,” keluhnya.
Meski biasanya menggunakan Pertalite, ia tetap terdampak karena antrean kendaraan untuk jenis BBM lain juga meningkat tajam. Waktu operasionalnya untuk mencari penumpang pun terpangkas.
"Kondisi antre seperti ini sudah berlangsung selama dua hari sejak hari Minggu, kalau sudah begini kami juga ikut terkena imbas," tuturnya.
Komisi II DPRD juga berencana mengumpulkan data dari SPBU sebagai pembanding terhadap informasi resmi dari distributor.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
Terkini
-
BRI Tembus Global 500 Brand Finance, Bukti Transformasi dan Rebranding Berhasil
-
3 Mobil Hatchback Bekas di Bawah 50 Juta, Stylish dengan Mesin Bertenaga
-
Program BRI Peduli Berikan Cek Kesehatan Gratis untuk 9.500 Masyarakat
-
Kaltim Bikin Pagar Betis Karhutla di IKN, Manfaatkan 5 Daerah Penyangga
-
74 SPPG di Kaltim Ditutup Sementara Imbas Perbaikan IPAL