Harga Beras Naik, Telur Aman: Begini Kondisi Pasar Jelang Idul Adha di Samarinda

SuaraKaltim.id - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) melakukan inspeksi terpadu guna memastikan distribusi dan ketersediaan pangan tetap dalam kondisi stabil, khususnya di wilayah Samarinda.

Pemantauan dilakukan sejak 3 hingga 5 Juni 2025 di Pasar Segiri—pasar terbesar di ibu kota provinsi—sebagai bagian dari langkah strategis stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim, Amaylia Dina Widyastuti, Selasa, 3 Juni 2025.

“Upaya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan, mencegah inflasi yang tidak wajar, serta menjamin keamanan pangan bagi masyarakat,” ujar Amaylia Dina, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Menurut Amaylia, walaupun terdapat fluktuasi harga pada sejumlah jenis beras, ketersediaan bahan pokok secara umum di Kaltim dinilai masih aman.

Data pemantauan pekan sebelumnya oleh enumerator dari Dinas Pangan, Disperindagkop UKM, dan BPS juga menunjukkan kondisi stok yang cukup.

Tim inspeksi juga mencatat harga telur ayam ras tetap stabil. Mas Zain, salah satu pedagang di Pasar Segiri, menyebutkan bahwa harga telur ukuran kecil dijual seharga Rp54.000 per piring dan telur besar Rp58.000 per piring.

“Tak ada kenaikan, stok aman sampai Idul Adha,” katanya.

Sementara itu, dinamika harga beras di lapangan menunjukkan tren naik untuk sebagian jenis.

Baca Juga: Samarinda Targetkan Juli 2025 Jalankan Sekolah Rakyat, Lokasi Masih Dicari

Zain (27), pedagang lainnya, menyampaikan bahwa beras kampung naik dari Rp 14.500 menjadi Rp 15.000 per kilogram.

Beras Jempol dan Berlian masing-masing naik Rp 1.000 per kilogram. Namun, beras ketan putih dan ketan hitam justru mengalami penurunan harga.

Dari sisi pengecer, Baharuddin, pemilik Toko Nurul Bahar, mengungkapkan bahwa harga beras kemasan lima kilogram premium mencapai Rp 90.000, sedangkan medium merek Kura-Kura dijual seharga Rp 88.000.

Untuk kemasan 25 kilogram, harga naik dari Rp 390.000 menjadi Rp 400.000.

“Soalnya kita tangan kedua aja ini bukan suplai dari pabriknya,” jelas Baharuddin.

DPTPH Kaltim bersama sejumlah instansi seperti Satpol PP, BPOM, BPS, dan Dinas Kesehatan turut dilibatkan dalam inspeksi ini untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar di dua kota utama—Samarinda dan Balikpapan—sebagai poros distribusi utama bahan pangan Kaltim.

Samarinda Targetkan Juli 2025 Jalankan Sekolah Rakyat, Lokasi Masih Dicari

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kini tengah berpacu dengan waktu untuk mencari lokasi pengganti pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Program strategis nasional ini awalnya direncanakan berlangsung di gedung milik Yayasan Kampus Melati, namun batal digunakan karena lokasi tersebut kini kembali difungsikan untuk SMAN 10 usai keputusan bersama antara DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemprov.

Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin saat berada di Samarinda, Kamis, 23 Mei 2025, mengatakan pihaknya telah mengantongi beberapa opsi lokasi dan tengah melakukan survei lapangan guna memastikan kesesuaian tempat.

"Ini masih kita cari beberapa tempatnya. Nanti kita lapor dengan Pak Wali yang mana yang memang cocok," ujarnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 1 Juni 2025.

Asli menekankan bahwa tempat yang akan dipilih bukan sekadar tersedia, melainkan harus memenuhi standar kelayakan agar tidak menambah beban psikologis bagi peserta didik dari kelompok rentan yang menjadi sasaran SR.

"Cari tempat yang representatif yang baik karena itu tadi jangan anak miskin ditaruh di tempat yang miskin juga gitu loh. Jadi yang kita cari yang layak loh nanti ya. Untuk sementara ini masih kita survei beberapa tempat," imbuhnya.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat bukan program milik Pemkot atau Pemprov, melainkan murni inisiatif dari Kemensos.

Pemerintah daerah hanya bertugas menyediakan sarana dan dukungan teknis di lapangan.

"SR ini adalah program strategis pemerintah pusat. Bangunannya luar biasa, nilainya mencapai Rp 285 miliar, tapi isinya untuk anak-anak miskin. Kita tidak boleh menempatkan mereka di tempat yang tidak layak, makanya lokasi yang kami siapkan juga harus representatif," kata Asli.

Samarinda menjadi salah satu dari lima wilayah di Kaltim yang ikut mendukung program ini, bersama Kukar, Berau, Penajam Paser Utara, dan Pemprov Kaltim sendiri.

Targetnya, pada Juli 2025, sebanyak 100 siswa akan diterima untuk jenjang setara SMA. Maka dari itu, minimal dibutuhkan empat ruang kelas yang siap pakai.

Sebelumnya, Disdikbud sempat menunjuk Kampus Melati sebagai lokasi sementara, namun rencana tersebut batal karena gedung kembali difungsikan untuk SMAN 10 usai adanya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan orang tua siswa.

"Ya kita cabut diri. Kita enggak jadi, kita cari tempat lain. Karena salah satu syaratnya juga tidak boleh dicampuradukkan, antara siswa SR itu dengan murid-murid yang lain," jelasnya.

Asli juga membuka kemungkinan akan ada dua pelaksanaan SR di Samarinda: satu difasilitasi oleh Pemkot, satu lagi oleh Pemprov. Perbedaan utamanya ada pada cakupan wilayah penerimaan siswa.

"Keduanya tetap dikelola oleh Kemensos, tapi seleksi dan penempatan siswa tergantung siapa yang memfasilitasi," tutupnya.