Gratispol Digeber, Pemprov Kaltim Gratiskan UKT 33 Ribu Mahasiswa Baru

Mereka menyampaikan sejumlah poin tuntutan, terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud-Seno Aji dalam 100 hari kerjanya.

Perwakilan Aliansi Mahasiswa untuk Kalimantan Timur Sejahtera, Kholis menyebut bahwa kehadiran mereka sebenarnya untuk mempertanyakan dan mengetahui secara faktual, sejauh mana progres dan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan program-program yang sudah dicanangkan.

"Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan program-program tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan setelah launching dilakukan," sebutnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.

Lebih lanjut, ia menekankan agar semua program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, dapat berjalan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemuda.

Baca Juga: Gratispol Kaltim 2025 Fokus Mahasiswa Baru, Ini Besaran Bantuan UKT-nya

"Kami siap untuk terlibat secara langsung dalam mengawal dan memberi kontribusi terhadap program-program tersebut," tuturnya.

Namun, Kholis juga menegaskan apabila terjadi penyimpangan atau pelaksanaan program yang tidak sesuai, maka dirinya siap menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kritik dan melakukan gerakan untuk menentang hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

"Program pemerintah harus berdampak positif bagi masyarakat Kaltim. Kami meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim bisa menunaikan janji-janji kampanyenya," tuturnya.

Adapun lima poin tuntutan yang dilayangkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim di antaranya :

Meminta Pemprov Kaltim untuk merangkul semua elemen pemuda dan mahasiswa serta masyarakat untuk secara bersama-sama menyukseskan program Gratispol dan Jospol.

Baca Juga: Janji Pendidikan Gratis Sampai S3, Apakah Gratispol Bisa Terwujud?

Memastikan pelaksanaan program-program prioritas berjalan secara bertahap sesuai dengan target khususnya Gratispol dan Jospol.

Meminta Polda Kalimantan Timur untuk terus mengusut tuntas kasus kekerasan dan premanisme, khususnya dalam penyelesaian kasus Muara Kate.

Mendesak Pemprov untuk evaluasi kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten di sekitar Pemprov Kaltim untuk segera melakukan penegakan hukum dan perbaikan lingkungan secara menyeluruh, guna mengatasi persoalan banjir dan kelangkaan sumber daya energi dan mineral yang terus terjadi serta merugikan masyarakat Kaltim.

Meminta kepada semua komponen mahasiswa dan pemuda serta masyarakat luas agar memberikan penilaian terhadap program 100 hari Gubernur/Wakil Gubernur dengan narasi berdasar fakta dan bukan karena yang penting "bersuara".