-
Pemprov Kaltim resmi menjalankan program Gratispol dengan menghapus UKT bagi 33 ribu mahasiswa baru mulai tahun ajaran 2025/2026 sebagai bagian dari komitmen pemerataan akses pendidikan tinggi.
-
Sebanyak 53 perguruan tinggi telah bekerja sama dalam program ini, dengan mekanisme pembayaran langsung oleh Pemprov melalui Bank Kaltimtara dan fokus anggaran untuk S1, S2, dan S3 secara proporsional.
-
Program ini ditujukan untuk meringankan beban ekonomi dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi daerah, sekaligus mendukung kesiapan SDM Kaltim menjelang perpindahan IKN.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong transformasi sektor pendidikan tinggi melalui program unggulan bertajuk Gratispol.
Program ini dirancang untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi generasi muda, khususnya melalui penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2025/2026.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, Sabtu, 14 Juni 2025.
"Target kami untuk tahun ini sebanyak 33 ribu mahasiswa baru, menggratiskan biaya UKT mereka setelah diterima di perguruan tinggi," sebut Dasmiah, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 15 Juni 2025.
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut visi pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Seno Aji, sebagai bentuk konkret dari komitmen membangun SDM unggul di tengah momentum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Sebanyak 53 perguruan tinggi di wilayah Kaltim telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov untuk mengakomodasi program Gratispol.
Fokus penganggaran pun telah diatur proporsional, yakni 50 persen untuk jenjang S1, 30 persen untuk S2, dan 20 persen untuk S3.
"Kami juga membatasi beasiswa ke luar daerah, hanya untuk 10 perguruan tinggi terbaik. Harapannya agar anak-anak Kaltim tetap memilih kuliah di daerah sendiri. Ini untuk mendukung perkembangan perguruan tinggi di Kaltim agar bisa bersaing secara nasional," lanjut Dasmiah.
Tahap awal implementasi program ini pada 2025 akan diprioritaskan untuk mahasiswa baru.
Baca Juga: Gratispol Kaltim 2025 Fokus Mahasiswa Baru, Ini Besaran Bantuan UKT-nya
Selanjutnya, Pemprov Kaltim menargetkan perluasan manfaat Gratispol bagi seluruh mahasiswa aktif.
"Sistem pembayaran dilakukan langsung oleh kami melalui Bank Kaltimtara ke perguruan tinggi. Namun, tetap menggunakan sistem by name by address, jadi identitas penerima sangat jelas," imbuhnya.
Menurut Dasmiah, program ini tak hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi strategi peningkatan kualitas dan daya saing institusi pendidikan tinggi di daerah.
"Terkait perbedaan antara tahun anggaran dan tahun akademik, kami harap perguruan tinggi bisa memberikan kelonggaran, khususnya bagi mahasiswa yang tidak mampu, agar tidak harus membayar UKT di awal. Mahasiswa yang mampu boleh membayar lebih dulu, dan akan diganti secara penuh tanpa potongan," tutur Dasmiah.
Mahasiswa Desak Evaluasi Program Prioritas Rudy - Seno: Gratispol dan Jospol Disorot
Aliansi Mahasiswa untuk Kalimantan Timur Sejahtera menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu, 11 Juni 2025.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Dana Ilegal Tidak Mengalir ke Perbankan, Kejati Sebut Kerugian Negara Rp1,4 Triliun Dikembalikan
-
Pertamax Naik, Dapat Pertalite di Kota Minyak Semakin Sulit
-
Salahgunakan Pemberian KUR, Delapan Ibu-ibu di Samarinda Diamankan Kejaksaan
-
Kini Hindari Wawancara, Gaya Komunikasi Gubernur Rudy Mas'ud Jadi Sorotan
-
Diskominfo Kaltim Soroti Media Lokal Abaikan Kode Etik Demi Viralitas