Kaltim Bangun Fondasi Ketahanan Pangan Nasional dari Lahan Rawa

Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, Sabtu, 14 Juni 2025.

"Target kami untuk tahun ini sebanyak 33 ribu mahasiswa baru, menggratiskan biaya UKT mereka setelah diterima di perguruan tinggi," sebut Dasmiah, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 15 Juni 2025.

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut visi pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Seno Aji, sebagai bentuk konkret dari komitmen membangun SDM unggul di tengah momentum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Sebanyak 53 perguruan tinggi di wilayah Kaltim telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov untuk mengakomodasi program Gratispol.

Baca Juga: EBIFF 2025, Strategi Kaltim Dorong Ekonomi Kreatif dan Produk Lokal Go Global

Fokus penganggaran pun telah diatur proporsional, yakni 50 persen untuk jenjang S1, 30 persen untuk S2, dan 20 persen untuk S3.

"Kami juga membatasi beasiswa ke luar daerah, hanya untuk 10 perguruan tinggi terbaik. Harapannya agar anak-anak Kaltim tetap memilih kuliah di daerah sendiri. Ini untuk mendukung perkembangan perguruan tinggi di Kaltim agar bisa bersaing secara nasional," lanjut Dasmiah.

Tahap awal implementasi program ini pada 2025 akan diprioritaskan untuk mahasiswa baru.

Selanjutnya, Pemprov Kaltim menargetkan perluasan manfaat Gratispol bagi seluruh mahasiswa aktif.

"Sistem pembayaran dilakukan langsung oleh kami melalui Bank Kaltimtara ke perguruan tinggi. Namun, tetap menggunakan sistem by name by address, jadi identitas penerima sangat jelas," imbuhnya.

Baca Juga: Atasi Banjir Kaltim Tak Bisa Parsial, Pemprov Dorong Tata Kelola DAS Terpadu

Menurut Dasmiah, program ini tak hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi strategi peningkatan kualitas dan daya saing institusi pendidikan tinggi di daerah.

"Terkait perbedaan antara tahun anggaran dan tahun akademik, kami harap perguruan tinggi bisa memberikan kelonggaran, khususnya bagi mahasiswa yang tidak mampu, agar tidak harus membayar UKT di awal. Mahasiswa yang mampu boleh membayar lebih dulu, dan akan diganti secara penuh tanpa potongan," tutur Dasmiah.