Kaltim Peringkat Kedua Digitalisasi Transaksi Pemerintah, Ini Arahan Wagub Seno

SuaraKaltim.id - Transformasi digital menjadi strategi utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menyebut bahwa digitalisasi bukan sekadar alat bantu, melainkan kunci penting dalam memperkuat sistem keuangan daerah.

Hal itu disampaikan Seno saat membuka kegiatan Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Retribusi Daerah 2025 di Balikpapan, Kamis, 12 Juni 2025.

"Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah," kata Seno, disadur dari ANTARA, Minggu, 15 Juni 2025.

Baca Juga: Bukan Sekadar Panggung Seni, EBIFF 2025 Targetkan Perputaran Uang Rp 18 Miliar

Ia menambahkan bahwa kemudahan dan transparansi sistem pembayaran pajak secara daring (online) turut mendorong kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, penggunaan sistem digital juga dianggap mampu menekan biaya administrasi dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan.

Lebih jauh, Seno mengungkapkan bahwa hasil penilaian dari Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Kemenko Perekonomian menunjukkan Provinsi Kaltim berada di peringkat kedua terbaik se-Kalimantan dalam pelaksanaan digitalisasi transaksi pemerintah.

“Ini adalah prestasi kolektif dan hasil kerja keras bersama yang patut kita banggakan,” ungkapnya.

Meski begitu, ia mengingatkan agar capaian tersebut tak membuat jajaran pemerintah daerah lengah.

Baca Juga: PAN Kaltim Tancap Gas Menuju Empat Besar, Bapilu dan DPD Jadi Motor Utama

Perlu upaya berkelanjutan untuk menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas implementasi digitalisasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

“Kita tidak boleh berpuas diri, sebab dibalik prestasi, semua harus memperkuat komitmen dalam proses digitalisasi pembayaran pajak, retribusi maupun digitalisasi sistem dan proses bisnis internal di OPD masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan digitalisasi bukan hanya bergantung pada perangkat lunak atau sistem digital semata, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan sinergi antarorganisasi.

“Kita perlu menyusun dan menjalankan roadmap TP2DD Kaltim yang konkret, terukur, dan adaptif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat,” harap Wagub.

Seno juga menekankan pentingnya evaluasi berkala agar proses digitalisasi terus berkembang.

Tidak hanya memperbaiki sistem, tapi juga mendorong perubahan pola pikir serta budaya kerja yang mendukung tata kelola pemerintahan modern.