Menuju Kota Cerdas: Balikpapan Genjot 2.000 Titik Lampu Jalan hingga Oktober 2025

SuaraKaltim.id - Dalam upaya memperkuat infrastruktur dasar menuju kota cerdas (smart city), Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan tengah menggenjot pemasangan 2.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU).

Target ini ditetapkan rampung pada Oktober 2025 sebagai bagian dari program "Balikpapan Terang"—sebuah langkah nyata menghadirkan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya di malam hari.

“Pelaksanaan pemasangan PJU ini sudah mulai berjalan sejak Mei dan akan berlangsung hingga Oktober. Saat ini sudah sekitar 250 hingga 300 titik yang terpasang,” kata Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Paturahman, seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Balikpapan, Rabu, 25 Juni 2025.

Fadli menjelaskan, program PJU tahun ini bersumber dari dua skema pendanaan, yakni Bantuan Keuangan (Bankeu) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sasaran program mencakup hampir seluruh wilayah kota, dari Jalan Soekarno-Hatta hingga KM 24, jalur menuju Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di KM 15, hingga ke daerah pinggiran seperti Sungai Wain, Kebun Raya, Manggar, dan Tritip.

“Ini merupakan bagian dari upaya Wali Kota Balikpapan untuk menghadirkan rasa aman dan tertib bagi masyarakat, terutama saat beraktivitas malam hari melalui program Balikpapan Terang,” lanjutnya.

Pemasangan lampu jalan ini tak hanya berfungsi sebagai penerangan, tapi juga diharapkan mampu menekan risiko kejahatan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

Dalam forum RDP, Dishub memaparkan bahwa proyek ini terintegrasi dengan pengembangan kota berbasis teknologi informasi dan pelayanan publik yang efisien.

“Alhamdulillah, RDP hari ini sangat menarik karena Komisi III memberikan ruang yang sangat luas bagi kami untuk menyampaikan seluruh program kegiatan yang sudah berjalan maupun yang direncanakan ke depan,” ujar Fadli.

Baca Juga: Jaga IKN dari Karhutla, Satgas PPU Intensifkan Pemantauan Titik Panas

Selain PJU, Dishub juga tengah menyusun langkah-langkah lanjutan untuk mewujudkan sistem transportasi terpadu yang mendukung efisiensi, keterjangkauan, dan keamanan di era digital.

Komitmen Pemerintah Kota Balikpapan untuk membangun infrastruktur berbasis pelayanan publik yang inklusif ditandai dengan perluasan akses penerangan ke kawasan permukiman, fasilitas umum, dan jalur penghubung antar kecamatan.

Semua ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan menjadikan Balikpapan sebagai kota yang benar-benar nyaman ditinggali.

Jadi Penyangga IKN, Balikpapan Pastikan Fiskal Aman lewat Optimalisasi SiLPA

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya menjaga stabilitas fiskal daerah dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 yang mencapai lebih dari Rp 614,74 miliar.

Dana ini akan difokuskan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjamin kesinambungan program-program prioritas pada 2025.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyebutkan bahwa SiLPA tersebut bukanlah dana ‘menganggur’, melainkan hasil efisiensi dan pengendalian anggaran yang akan dioptimalisasi secara transparan dan terencana.

Hal itu disampaikan Bagus dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Senin, 23 Juni 2025.

“Sebagian SILPA berasal dari sisa tender, dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kas BOS, dan dana transfer pusat yang belum terealisasi. Namun seluruhnya sudah kita rencanakan untuk digunakan kembali secara akuntabel,” jelas Bagus disadur dari ANTARA, Rabu, 25 Juni 2025.

Dari total SiLPA, sekitar Rp 70 miliar merupakan sisa lelang kegiatan, sedangkan Rp101,10 miliar berasal dari saldo BLUD.

Adapun komponen lainnya mencakup kas BOS reguler Rp 3,47 miliar, dana operasional kesehatan Puskesmas (BOK) Rp 2,80 miliar, serta saldo kas lain-lain Rp 1,96 miliar.

Menurut Bagus, masih terdapat dana transfer pusat senilai Rp 33,17 miliar yang belum dimanfaatkan akibat pergeseran waktu pelaksanaan, dan Rp 95,04 miliar dari kegiatan 2024 yang telah mendapat perpanjangan masa pelaksanaan.

“Semua kegiatan yang belum dibayarkan akan diselesaikan pada tahun anggaran 2025, agar tidak mengganggu pelayanan publik,” tegasnya.

Untuk tahun anggaran 2025, Pemkot juga sudah memasukkan asumsi penggunaan SiLPA sebesar Rp 377,20 miliar dalam postur APBD sebagai antisipasi atas kemungkinan keterlambatan transfer pusat.

“Justru SILPA ini membantu kita menjalankan program prioritas di awal tahun tanpa menunggu lama proses dana masuk dari pusat,” tambahnya.

Bagus memastikan, akumulasi SiLPA untuk daerah yang menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) kali ini tidak mengindikasikan pemborosan atau kelalaian anggaran, karena secara substansi merupakan kegiatan yang tertunda pelaksanaannya dan akan tetap dieksekusi pada tahun berjalan.

“Anggaran tidak hilang, hanya bergeser penggunaannya ke tahun berikutnya. Ini tetap bagian dari belanja daerah,” ujarnya.

Transparansi fiskal pun terus dijaga dengan menyusun laporan keuangan secara komprehensif, mencakup seluruh pendapatan dan belanja agar menjadi acuan yang jelas bagi DPRD dan masyarakat.

Di sisi lain, Pemkot Balikpapan berhasil mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,3 triliun dari target Rp 1,9 triliun pada 2024.

Bagus mengaku optimistis target 2025 akan meningkat, seiring berlakunya Peraturan Daerah baru tentang retribusi.

“Target PAD akan terus kami tingkatkan dengan menggali sumber-sumber baru, tentunya didukung oleh kebijakan dan sinergi bersama DPRD,” ungkapnya.

Penambahan pendapatan ini, lanjutnya, akan difokuskan pada pembiayaan sektor-sektor pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama kami. Doakan kami dapat terus maksimal melayani warga Balikpapan,” tutur Bagus.