Rudy Masud: 40 Tahun Tambang, Tapi CSR Masih Jauh dari Harapan

SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan pentingnya perusahaan pertambangan untuk bertanggung jawab atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas mereka.

Ia menyoroti bahwa hingga kini, penyaluran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) belum selaras dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Padahal, dasar hukum pelaksanaan CSR sudah diatur secara jelas dalam sejumlah regulasi, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74),
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Pasal 15b),
• Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
  serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 108 dan 112).

Hal itu disampaikan Gubernur Harum dalam Executive Meeting bersama para pelaku industri tambang di Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.

“Tambang batu bara di Kaltim sudah berjalan sejak 1983, lebih dari 40 tahun lalu. Tapi pelaksanaan CSR kita masih banyak yang bersifat simbolis dan tidak berkelanjutan,” ujar Gubernur Harum, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 29 Juni 2025.

Untuk itu, Pemprov Kaltim berencana menyusun roadmap CSR yang akan memuat lokasi, jenis program, nilai anggaran, serta waktu pelaksanaan secara terukur dan terarah.

Upaya ini bertujuan agar kontribusi CSR dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.  

“Kita akan pastikan ada transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan CSR ke depan akan diaudit oleh Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup, LSM, dan juga masyarakat sipil,” jelas Gubernur.

Ia menekankan, CSR bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi merupakan bentuk investasi sosial jangka panjang dan komitmen moral perusahaan terhadap daerah.

Baca Juga: Umrah Gratis untuk Marbot, Wujud Terima Kasih Pemprov Kaltim kepada Penjaga Masjid

Lebih lanjut, Pemprov Kaltim berkomitmen menjadikan CSR sebagai sarana untuk mentransformasi wilayah-wilayah tambang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, lestari, dan berkeadilan. 

“Program CSR harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya kegiatan seremonial,” tegasnya.

Gubernur Harum juga mendorong agar perusahaan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam penyaluran CSR.

Menurutnya, lembaga resmi ini bisa menjadi mitra dalam menyalurkan bantuan yang tepat sasaran.

Adapun bentuk program CSR yang diusulkan meliputi bantuan rumah tidak layak huni, beasiswa pendidikan, seragam sekolah, operasi bibir sumbing, khitanan massal, perbaikan sanitasi, hingga dukungan pengembangan usaha mikro dan kecil.

“Jangan sampai CSR justru mengalir ke luar Kaltim. Itu bisa menimbulkan keresahan,” pungkas Gubernur Harum.

Lewat Desa Devisa, Kaltim Bangun Desa Ekspor Berkelanjutan

Komitmen Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperkuat ekonomi lokal kini mendapat dorongan baru.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) demi mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi desa berbasis potensi unggulan.

Kolaborasi ini ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar mampu menembus pasar ekspor.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, Rabu, 25 Juni 2025.

“Kerja sama ini bertujuan mendorong desa-desa potensial di Kaltim agar mampu menghasilkan komoditas unggulan bernilai ekspor secara berkelanjutan, melalui peningkatan produksi, kualitas, akses pasar global, serta dukungan pembiayaan,” ujarnya, disadur dari laman resmi Portal Kaltim, Kamis, 26 Juni 2025.

Inisiatif ini sejalan dengan program Desa Devisa milik LPEI, yang memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pembiayaan ekspor kepada pelaku usaha berbasis komunitas.

Beberapa wilayah seperti Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Mahakam Ulu (Mahulu) telah diidentifikasi memiliki keunggulan komoditas seperti kakao, rumput laut, lada, pisang, hingga produk-produk UMKM yang siap dikembangkan lebih jauh.

Lebih dari sekadar proyek ekonomi, kolaborasi ini diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas produk desa, memperluas pasar, serta mengangkat daya saing UMKM lokal secara berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong agar upaya ini berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi hijau.

Dengan masuknya pembiayaan dari LPEI, desa-desa di Kaltim diharapkan mampu menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya tangguh secara lokal, tetapi juga berdaya saing di tingkat global. (NAD/ADV/Diskominfo)