Bantuan Pendidikan Rp 600 Ribu, Upaya PPU Siapkan Generasi Muda di Tengah Pembangunan IKN

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), kembali menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif.

Melalui Program Kartu Penajam Cerdas, siswa baru jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari keluarga tidak mampu akan menerima bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 600 ribu mulai tahun ajaran 2025/2026.

Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk saldo digital yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah, seperti membeli seragam, sepatu, tas, hingga alat tulis.

Hal itu disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, Jumat, 27 Juni 2025.

Baca Juga: Sambut IKN, PPU Genjot PAD dari 13 Sektor Pajak, Minerba Melonjak 423 Persen

"Pemerintah kabupaten kerja sama dengan Bank Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Bankaltimtara)," ujar Mudyat, disadur dari ANTARA, Minggu, 29 Juni 2025.

Dengan menggandeng Bankaltimtara, pemerintah berharap penyaluran bantuan berlangsung efektif dan mudah digunakan oleh para penerima manfaat.

Saat ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) tengah merancang peraturan bupati (Perbup) sebagai dasar hukum pelaksanaan program ini.

"Regulasi itu jadi payung hukum pelaksanaan program pendidikan tersebut. Pada tahun ajaran ini diutamakan bagi peserta didik baru jenjang SD dan SMP dari keluarga kurang mampu,” tambahnya.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menghilangkan hambatan ekonomi sebagai penyebab anak-anak tidak mengenyam pendidikan di wilayah yang sebagian daerahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.

Baca Juga: Dukung Kawasan IKN, Dana CSR di PPU Akan Diarahkan Lebih Terstruktur

Kartu Penajam Cerdas diposisikan sebagai instrumen afirmasi, guna memastikan bahwa semua anak usia sekolah di PPU memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan layak.

"Kami kejar semua proses untuk menjalankan program Kartu Penajam Cerdas yang dilaksanakan tahun ini," ujarnya.

Dengan peluncuran program ini, Pemkab PPU berharap tidak ada lagi anak-anak yang harus tertinggal hanya karena persoalan biaya.

Bantuan langsung yang bersifat fleksibel ini juga memberi ruang bagi orang tua dan siswa untuk mengatur sendiri kebutuhan dasar mereka selama menempuh pendidikan.

30 Persen Pegawai OIKN dari Kaltim, Bukti SDM Lokal Siap Bersaing di Ibu Kota Baru

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak sekadar proyek fisik berskala besar.

Di balik deretan gedung dan infrastruktur modern yang tengah dibangun, Otorita IKN menaruh perhatian serius pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan perubahan pola pikir masyarakat di daerah sekitar.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Alimuddin saat dihubungi di Samarinda, Jumat, 27 Juni 2025.

"Perubahan pola pikir menjadi sangat penting agar kita semua dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola yang ada di ibu kota negara," ujar Alimuddin, disadur dari ANTARA, Minggu, 29 Juni 2025.

Konsep pembangunan IKN tidak dilakukan secara instan.

Pemerintah telah menyusun pendekatan sistematis yang dikenal sebagai 4P: persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Pola ini menjadi dasar tahapan dalam membangun sebuah ibu kota yang bukan hanya modern, tetapi juga inklusif.

Sejalan dengan visi itu, Otorita IKN mendorong pemerintah daerah di kawasan penyangga seperti Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, dan Samarinda agar mulai menyelaraskan arah pembangunan masing-masing.

Ketiga kota ini menjadi bagian dari konsep besar Tri City yang menopang eksistensi IKN secara regional.

"Perencanaan pembangunan harus diselaraskan agar apa yang ada di IKN nantinya relevan dengan wilayah di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)," ujar Alimuddin.

Alimuddin menegaskan bahwa transformasi menuju IKN bukan pekerjaan semalam.

Tahapan awal pembangunan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar seperti istana negara, kantor pemerintahan, serta konektivitas dalam dan luar kawasan.

Ia mencontohkan pembangunan jalan tol menuju IKN yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir 2025.

Selain itu, kawasan-kawasan sekitar seperti Pasar Sepaku juga sedang ditata agar selaras dengan wajah baru IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan.

Menanggapi keraguan sebagian pihak tentang kemampuan SDM lokal, Alimuddin menunjukkan data optimistis.

“Hampir 30 persen pegawai di OIKN saat ini adalah orang Kalimantan Timur. Bahkan, 30 persen rekrutan murni ASN yang lulus juga berasal dari Kaltim.”

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa SDM Kalimantan Timur (Kaltim) bukan hanya siap bersaing, tapi juga telah ikut membentuk arah pembangunan ibu kota baru Indonesia.