Di Tengah Pembangunan IKN, Bupati PPU Tegaskan Tak Boleh Ada Anak Tak Sekolah

Pemetaan Ormas Dipercepat, DPRD Kaltim: Demi Keamanan dan Investasi di IKN

Menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, DPRD Kaltim menaruh perhatian serius terhadap stabilitas sosial dan keamanan daerah.

Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pemetaan menyeluruh terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa keberadaan ormas perlu mendapat perhatian khusus.

Menurutnya, ormas berperan penting dalam pembangunan, namun tidak dapat dipungkiri ada potensi penyimpangan yang dapat mengganggu stabilitas daerah, khususnya di tengah geliat pembangunan IKN Nusantara.

“Keamanan adalah kunci utama dalam mendukung iklim investasi yang sehat. Kita tidak boleh lengah, karena situasi yang tidak stabil akan menimbulkan keraguan, baik dari masyarakat maupun calon investor,” tegas Sapto, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 3 Juli 2025.

Legislator itu mengungkapkan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan keterlibatan oknum ormas dalam aktivitas ilegal, seperti penambangan tanpa izin (ilegal) dan praktik pungutan liar (pungli) di beberapa wilayah.

Melihat situasi tersebut, DPRD Kaltim mendorong dilakukannya pemetaan dan profiling terhadap seluruh ormas yang ada.

Sapto menekankan, langkah ini bukan sekadar mendata keberadaan ormas, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana kontribusi maupun potensi gangguan yang mungkin mereka timbulkan.

Baca Juga: Sambut IKN, PPU Uji Coba Kurikulum AI dan Coding di Lima Sekolah

“Kami akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga Forkopimda. Pemetaan ini harus komprehensif agar kita tahu mana ormas yang benar-benar berkontribusi positif dan mana yang justru menjadi sumber keresahan,” jelasnya.

Selain itu, Sapto menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap ormas yang terbukti melanggar aturan.

Menurutnya, tindakan tegas perlu diambil terhadap ormas yang terlibat dalam kejahatan, seperti menjadi backing tambang ilegal atau melakukan pungli.

“Tidak ada toleransi bagi ormas yang terlibat praktik melawan hukum. Ini bagian dari komitmen kita menjaga ketertiban dan menciptakan ruang yang kondusif bagi investasi, apalagi Kaltim kini menjadi sorotan nasional sebagai pusat pemerintahan baru,” lugasnya.