Program MBG Sasar Anak dan Ibu, Tiga Daerah Jadi Pilot Project

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan langkah konkret dalam meningkatkan ketahanan gizi masyarakat.

Salah satu program unggulan yang saat ini tengah digalakkan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyasar kelompok rentan seperti pelajar usia dini hingga remaja, serta ibu hamil dan menyusui.

Saat ini, implementasi MBG difokuskan di tiga daerah: Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal itu disampaikan Kartika Linda Pratiwi mewakili Badan Gizi Nasional (BGN) Kaltim saat ditemui dalam pameran Expo Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK se-Indonesia di Convention Hall Samarinda, Senin, 7 Juli 2025.

“Program Makan Bergizi Gratis saat ini berjalan di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara,” kata Kartika, disadur dari ANTARA, disadur di hari yang sama.

Menurut Kartika, salah satu fokus dalam pameran tersebut adalah memperkenalkan langsung contoh menu MBG kepada pengunjung.

Menu yang disediakan telah dirancang agar seimbang dan sesuai standar kebutuhan gizi harian.

“Untuk siswa SD kelas 4-6, SMP, serta ibu hamil dan menyusui, anggaran per porsi adalah Rp 10.000. Sementara itu, untuk siswa TK, PAUD, dan SD kelas 1-3 anggarannya Rp8.000 karena gramasinya lebih rendah,” jelas Kartika.

Menu yang disediakan setiap hari tidak monoton. Ia menekankan bahwa seluruh makanan telah ditakar secara tepat oleh ahli gizi, baik dari sisi kandungan maupun variasi.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Tas Sekolah Terbaik, Anti Air dan Tali Empuk Hindari Pegal

Bahkan, karbohidrat tidak selalu berasal dari nasi, tapi bisa juga berupa kentang atau sumber lain yang setara secara nutrisi.

Kartika menyebutkan bahwa porsi MBG sudah mencakup seluruh unsur gizi yang dibutuhkan, mulai dari karbohidrat, protein hewani dan nabati, hingga sayur dan buah.

Program ini tidak hanya memberi makan, tetapi sekaligus menjadi bentuk edukasi gizi praktis yang mudah diterima oleh anak-anak dan keluarga.

Antusiasme masyarakat pun cukup tinggi terhadap program ini. Namun, karena keterbatasan infrastruktur, pelaksanaannya masih bersifat bertahap. Untuk sementara, MBG diprioritaskan bagi sekolah-sekolah yang lokasinya berdekatan dengan dapur MBG aktif.

“Kami berharap ke depan, program ini dapat menjangkau lebih banyak daerah dan memberikan manfaat gizi yang optimal bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” tutur Kartika.

Upaya memperluas cakupan dengan membentuk dapur MBG di setiap kecamatan tengah disiapkan.

Strategi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem layanan gizi yang lebih merata dan berkelanjutan, dimulai dari komunitas terkecil—sekolah dan keluarga.

Pemprov Kaltim Perluas Gratispol, Mahasiswa Aktif Siap Terima Bantuan UKT 2026

Pemprov Kaltim terus memperkuat komitmen jangka panjang dalam bidang pendidikan.

Lewat Program Gratispol, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa bantuan pendidikan bukan sekadar bentuk bantuan sosial, melainkan langkah strategis membangun daya saing sumber daya manusia (SDM) Kaltim.

Program yang sebelumnya menyasar siswa baru tingkat SMA/SMK/SLB dan mahasiswa baru perguruan tinggi ini akan diperluas cakupannya pada 2026.

Hal itu disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Senin, 7 Juli 2025, di Gedung Olah Bebaya.

“Insyaallah pada APBD murni tahun 2026, seluruh mahasiswa aktif di Kaltim akan mendapatkan bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT),” ujar Rudy, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.

Langkah ini menunjukkan bahwa Pemprov Kaltim mulai memperlakukan sektor pendidikan sebagai instrumen utama pembangunan jangka panjang, bukan sekadar belanja rutin.

Gubernur yang akrab disapa Harum ini menegaskan bahwa program pendidikan harus menyasar seluruh elemen masyarakat secara inklusif.

“Kami sangat bersungguh-sungguh berkonsentrasi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak Kaltim agar dapat menempuh pendidikan tanpa kendala biaya lagi,” tegas Harum.

Ia juga menambahkan, perluasan kerja sama dengan PTS adalah bukti nyata bahwa Pemprov Kaltim bergerak nyata, bukan hanya membangun wacana.

“Kerja sama dengan PTS menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya berwacana, melainkan benar-benar bergerak untuk memperluas akses pendidikan tinggi di daerah,” ucapnya.

Dalam konteks pembangunan manusia, Harum menilai belanja pendidikan bukanlah beban, melainkan investasi yang akan kembali dalam bentuk kemajuan daerah. Ia optimistis hasilnya akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan.

“Alokasi anggaran pendidikan dalam APBD bukanlah pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang,” ujarnya.

Ia percaya SDM Kaltim akan mampu bersaing di level nasional maupun global dalam kurun lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Penandatanganan PKS dengan 45 PTS se-Kaltim menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur pendidikan tinggi di luar kampus negeri.

Harum juga mendorong agar PTS segera menyerahkan data mahasiswa baru, menyusul perguruan tinggi negeri yang sudah lebih dulu melakukannya, demi kelancaran pendataan dan distribusi bantuan.

Sementara itu, pada tahun 2025 ini, kuota Program Gratispol masih sama dengan tahun sebelumnya, namun dengan tambahan 10 persen di tiap kampus.

Jika tahun lalu sebuah perguruan tinggi mengusulkan 1.000 mahasiswa, maka tahun ini bisa mencapai 1.100 peserta.

Langkah ini diambil untuk mendorong pemerataan pendidikan tinggi di seluruh penjuru Kaltim.

“Program ini harus dikawal bersama agar tepat sasaran, tepat guna, dan membawa dampak luas bagi masyarakat,” tegas Gubernur Harum.

Acara penandatanganan juga dihadiri Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni.

Dengan keterlibatan 45 PTS, sinergi antara pemerintah dan institusi pendidikan swasta diharapkan mampu menciptakan lompatan besar dalam pengembangan SDM Kaltim.