Samarinda Gratiskan Buku Pelajaran SD dan SMP Negeri, Pemkot Pastikan Tak Ada Lagi Pungutan

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang benar-benar bebas pungutan. Salah satu langkah konkret yang telah berjalan adalah distribusi buku pelajaran gratis untuk seluruh siswa SD dan SMP negeri.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengonfirmasi bahwa distribusi buku tersebut telah berlangsung di berbagai kawasan. Ia menyebut salah satu kecamatan yang distribusinya sudah tuntas.

Hal itu disampaikan Andi Harun, saat berada di Balaikota Samarinda, Senin, 7 Juli 2025.

“Kalau buku secara pasti dari Pemkot sudah terdistribusi. Saya cek tadi di Kecamatan Palaran sudah selesai,” ungkapnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 8 Juli 2025.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap program tersebut, Pemkot merencanakan peluncuran resmi yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Lokasi peluncuran direncanakan di wilayah Samarinda Ilir.

“Akan ada launching, mungkin di Samarinda Ilir untuk buku ini. Kan rasanya se-Indonesia cuma Samarinda nih,” tutur Andi Harun.

Ia menegaskan bahwa seluruh kebutuhan buku pelajaran untuk siswa SD dan SMP negeri di Samarinda telah ditanggung pemerintah. Artinya, tidak boleh ada lagi permintaan pembelian buku oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa.

“Orang tua siswa, khusus untuk di Samarinda, SD dan SMP negeri tidak ada lagi penjualan buku. Karena pemerintah telah menyediakan buku untuk seluruh siswa,” tegasnya.

Andi Harun juga memperingatkan keras agar tidak ada lagi praktik penjualan buku di lingkungan sekolah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menutup celah komersialisasi dalam pendidikan dasar di Samarinda.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Hadir di Samarinda, 200 Kuota Disiapkan untuk Anak Miskin Ekstrem

Peluncuran program buku gratis ini masih menunggu jadwal resmi yang diatur oleh protokol Pemerintah Kota, dan diharapkan akan menjadi percontohan nasional dalam penyelenggaraan pendidikan dasar yang inklusif dan bebas biaya tersembunyi.

Samarinda Bangkit dari Status Terburuk: Reformasi Sampah Dimulai

Setelah masuk dalam daftar lima daerah dengan pengelolaan sampah terburuk versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Juni 2025, Kota Samarinda memilih untuk tidak tinggal diam.

Pemerintah kota (Pemkot) langsung menempuh jalur perbaikan menyeluruh, menjadikan kritik sebagai bahan bakar reformasi.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memimpin langsung respons tersebut dengan komitmen kuat memperbaiki sistem yang selama ini dinilai gagal.

Hal itu disampaikan Andi Harun saat konferensi pers, Rabu, 2 Juli 2025.