SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat kolaborasi dengan sektor pertambangan agar kontribusinya tak hanya sebatas ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan lingkungan.
Komitmen ini diwujudkan melalui optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh perusahaan tambang.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, menyatakan bahwa TJSL dan PPM harus menjadi bagian integral dari visi pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.
Hal itu ia sampaikan saat berada di Samarinda, Minggu, 20 Juli 2025.
"Program itu harus menjadi instrumen pembangunan inklusif yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat Kaliorang dan sekitarnya, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan," ujarnya disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai mendampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah di wilayah utara, termasuk Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur (Kutim).
Di sana, mereka meninjau operasional PT Indexim Coalindo, yang turut menampilkan produk-produk UMKM hasil binaan program TJSL perusahaan.
Menurut Bambang, bentuk nyata partisipasi seperti itu penting untuk menumbuhkan ekonomi lokal sekaligus menguatkan aspek ekologis, seperti pelestarian flora dan fauna endemik Kaltim.
Selain monitoring lapangan, Pemprov Kaltim juga aktif memfasilitasi proses konsultasi publik Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) untuk memastikan program benar-benar menjawab kebutuhan warga di sekitar tambang.
Baca Juga: Rudy Masud Unggul Sendiri, Arah Musda Golkar Kaltim Kian Terbaca
Ia mengingatkan bahwa pelibatan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan program PPM harus menjadi prioritas.
"Pendapat masyarakat di sekitar lokasi dan kantor perusahaan pertambangan, lanjutnya, harus didengar dan diakomodasi," tegas Bambang.
Pemprov juga mengarahkan perusahaan tambang agar terlibat lebih luas dalam penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur, terutama melalui pelatihan kerja, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan UMKM.
Dengan pendekatan ini, sektor pertambangan diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan ekologi.
Bruto Naik, Netto Turun: DJP Kaltimtara Catat Ketimpangan Kinerja Pajak Semester I 2025
Kinerja penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) menunjukkan dinamika kontras sepanjang semester pertama 2025.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
CEK FAKTA: Benarkah Ada Pendaftaran Program Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Rp 20 Triliun?
-
CEK FAKTA: Benarkah Luhut Ditetapkan Jaksa Agung sebagai Tersangka Korupsi Lahan?
-
CEK FAKTA: Klaim Wamenag Muhammad Syafii Setujui Hukuman Mati Koruptor
-
CEK FAKTA: Unggahan Soal PSI Usulkan Gibran dan Jokowi di Pilpres 2029
-
Rencana Pengerukan Mahakam Picu Perdebatan: Solusi Banjir atau Pemborosan Anggaran?