Pusat dan Daerah Lempar Tanggung Jawab, Mahulu Terus Terpuruk

SuaraKaltim.id - Lonjakan harga bahan pokok kembali mengguncang Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Di tengah kondisi ekonomi warga yang makin tertekan, akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi, menilai permasalahan tersebut tak bisa dilihat semata sebagai gejolak pasar biasa.

Hal itu ditegaskan Purwadi saat berada di Samarinda, Jumat, 1 Agustus 2025.

“Solusi yang dilakukan pemerintah hanya seperti memadamkan api. Baru bergerak setelah ada kejadian besar atau viral. Sifatnya reaktif, bukan strategis,” tegasnya disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Sabtu, 2 Agustus 2025.

Kritik ini dilontarkan menyusul respons cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang menyalurkan bantuan sembako ke Mahulu setelah harga kebutuhan pokok melonjak tajam.

Harga beras saat ini mencapai Rp 1,2 juta per karung (25 kg), sementara gas elpiji 3 kilogram dijual hingga Rp 400 ribu per tabung.

Namun bagi Purwadi, situasi ini bukanlah kejutan.

Menurutnya, krisis pangan di Mahulu bukan peristiwa insidental, melainkan masalah struktural yang berulang setiap tahun tanpa solusi jangka panjang.

“Kalau setiap tahun hanya kirim sembako, itu bukan solusi. Itu tanda bahwa pemerintah tidak punya desain kebijakan jangka panjang untuk Mahulu,” katanya.

Baca Juga: Putus dari Sungai, Mahulu Butuh Jalan Bukan Sembako

Ia menjelaskan, persoalan utamanya terletak pada akses yang masih sangat terbatas.

Mahulu sangat bergantung pada jalur sungai, yang rawan terganggu saat musim banjir maupun kemarau panjang.

Kondisi ini membuat distribusi barang terhambat dan harga terus meroket.

“Tidak perlu jalan tol, tapi jalan tanah pun kalau bisa dilalui sepanjang tahun akan sangat membantu. Selama akses masih buruk, harga barang akan terus mahal,” tambah Purwadi.

Dia juga menyinggung lambannya realisasi pembangunan jalan darat ke Mahulu, meski dana besar telah digelontorkan pemerintah pusat maupun daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Proyek yang seharusnya menjadi solusi fundamental justru terkesan mandek di tengah jalan.

“Pusat dan daerah seperti saling lempar tanggung jawab. Ini bukan soal wewenang, ini soal nyawa dan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan akses jalan bukan hanya tentang konektivitas, tetapi soal komitmen negara terhadap wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Pemerintah harus berani alokasikan anggaran khusus dan membuat target yang jelas untuk membangun jalan ke Mahulu. Tanpa itu, kita akan terus ulangi krisis ini tiap tahun,” tutur Purwadi.

Rp 206 Miliar untuk Mahulu: Jalan Darat Pertama Kini Dikerjakan

Setelah puluhan tahun hanya mengandalkan Sungai Mahakam sebagai satu-satunya jalur transportasi utama, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), akhirnya melihat titik terang untuk keluar dari keterisolasian wilayah.

Pembangunan jalan darat Tering–Ujoh Bilang sejauh 28 kilometer resmi dimulai, menandai era baru keterhubungan fisik dan sosial bagi salah satu daerah terluar di Kalimantan.

Dukungan datang dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai infrastruktur ini sebagai wujud keseriusan pemerintah menjawab kebutuhan dasar masyarakat pedalaman.

Ia tak menampik bahwa kondisi Mahulu selama ini sangat rentan terhadap gangguan distribusi, terutama ketika jalur sungai tak bisa diandalkan.

Hal itu disampaikan Ekti pada Selasa, 29 Juli 2025.

“Ketika air surut, masyarakat Mahulu sangat menderita. Transportasi macet, logistik tertahan, harga bahan pokok melonjak. Jalan darat ini akan menjadi penyambung kehidupan,” ujar Ekti, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 31 Juli 2025.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengalokasikan dana Rp206 miliar dari APBD Murni 2025 untuk mendukung proyek ini.

Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap awal pelaksanaan. Jalan penghubung dari Tering ke Ujoh Bilang akan membentang sepanjang 136 kilometer, dengan skema pembiayaan lintas pemerintah:

• Segmen 0–10 km didanai melalui APBN,
• Segmen 10–41 km ditanggung APBD Kaltim,
• Segmen 41–117 km kembali ke APBN,
• Segmen 117–136 km menjadi tanggung jawab Pemkab Mahulu.

Menurut Ekti, dominasi sungai sebagai satu-satunya jalur transportasi selama ini berdampak besar terhadap lambatnya distribusi kebutuhan dasar, dan memperlebar ketimpangan antarwilayah.

“Distribusi beras ke Long Pahangai atau Long Apari bisa berkali lipat harganya dibanding di kota. Jalan darat akan memperpendek waktu tempuh, menurunkan biaya logistik, dan mempercepat pembangunan,” jelasnya.

Ia memastikan DPRD Kaltim akan konsisten mengawal pembangunan ini hingga rampung sepenuhnya.

Bagi Mahulu, keberadaan jalan bukan sekadar proyek fisik, tetapi fondasi bagi pelayanan dasar yang selama ini sulit dijangkau, seperti kesehatan dan pendidikan.

“Ini bukan sekadar proyek. Ini misi peradaban. Masyarakat Mahulu berhak atas kemudahan akses seperti daerah lain,” pungkas Ekti.