SuaraKaltim.id - Perselisihan lahan di Kelurahan Jahab, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kini bukan hanya menyisakan masalah antara warga dan perusahaan.
Konflik tersebut melebar hingga menyeret institusi kepolisian dan menimbulkan friksi dengan anggota DPD RI asal Kalimantan Timur (Kaltim), Yulianus Henock Sumual.
Henock mengaku mendapat perlakuan intimidatif langsung dari Kapolres Kukar Dody Surya Putra ketika dirinya menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan kriminalisasi terhadap warga.
Menurutnya, warga Jahab sebelumnya datang mengadu karena merasa ditekan aparat saat menolak aktivitas perusahaan.
Beberapa bahkan dipaksa membubarkan diri dan dipanggil berulang kali ke kepolisian.
“Masyarakat datang melapor karena merasa diintimidasi, dipaksa bubar, dan bahkan dikriminalisasi. Saya punya kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” ungkap Henock, dikutip dari KaltimMedia.com--Jaringan Suara.com, Senin, 18 Agustus 2025.
Sebagai pimpinan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, ia menekankan hak konstitusionalnya untuk menerima aduan sekaligus mengawasi kinerja aparat.
Henock menilai, konflik agraria seharusnya diselesaikan dengan pendekatan restorative justice, bukan dengan ancaman.
Namun langkahnya justru berbuntut ketegangan.
Baca Juga: Pemerintah Perluas Progran MBG di Kaltim, Sasar 5.770 Siswa Samarinda-Kukar
Henock mengaku menerima telepon serta pesan di aplikasi pesan instan WhatsApp bernada ancaman dari Kapolres Kukar.
“Dia menuduh saya melakukan intimidasi dan bahkan mengancam akan memproses PAW (penggantian antar waktu) terhadap saya. Balasannya lebih kasar lagi, ‘saya PAW kau, kau akan menangis’. Itu penghinaan bagi saya pribadi dan lembaga negara,” tegas Henock.
Henock menilai ancaman itu bukan sekadar persoalan personal, melainkan juga bentuk pelecehan terhadap marwah DPD RI sebagai lembaga tinggi negara.
Ia memastikan telah menempuh jalur resmi dengan melaporkan kejadian tersebut ke DPD RI, Polda Kaltim, hingga berencana menyampaikannya ke Kapolri dan Divisi Propam Polri.
“Syukurlah, Kapolda Kaltim sangat responsif. Beliau bahkan meminta maaf secara pribadi dan berkomitmen memperbaiki kinerja jajaran Polres di bawahnya,” ujarnya.
Henock berharap Kapolda dan Kapolri bisa segera memberi tindakan tegas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
BPBD Kota Samarinda Petakan Kawasan Rawan Kabut Asap Dampak Karhutla
-
Dikepung Api dan Asap, Dua Kompleks Perumahan Dekat Bandara Syamsudin Noor Terancam
-
Karhutla Mengintai, Bandara APT Pranoto Siaga Kabut Asap Ganggu Penerbangan
-
BRI Group Perkuat Reputasi Global Lewat Enam Penghargaan Bergengsi
-
Kelolaan Emas BRI Group Capai 153 Ton, Perkuat Ekosistem Nasional dan Selaras Pidato Presiden RI