SuaraKaltim.id - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya merespons kisruh antara Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) Dody Surya Saputra dengan anggota DPD RI asal Kaltim, Yulianus Henock Sumual.
Polemik itu berawal dari aduan warga Jahab mengenai sengketa lahan yang kemudian berujung tudingan intimidasi terhadap sang senator.
Henock mengatakan, sejumlah warga Jahab mendatangi dirinya untuk melaporkan dugaan intimidasi aparat ketika mereka menolak aktivitas perusahaan.
Namun, langkahnya menindaklanjuti laporan itu justru berujung tekanan balik. Ia mengaku mendapat telepon dan obrolan di aplikasi pesan instan bernada ancaman dari Kapolres.
“Dia menuduh saya melakukan intimidasi dan bahkan mengancam akan memproses PAW terhadap saya. Itu bentuk pelecehan terhadap pribadi saya dan lembaga DPD RI,” kata Henock, disadur dari KaltimNow.id--Jaringan Suara.com, Senin, 18 Agustus 2025.
Dalam keterangannya, Polda Kaltim menegaskan peristiwa tersebut dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap perilaku aparat di lapangan.
“Yang pertama, saya atas nama Polda Kalimantan Timur menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dari Kapolres Kukar tersebut. Yang kedua, saat ini pimpinan di Polda Kalimantan Timur sedang melaksanakan evaluasi khusus terhadap tindakan Kapolres Kukar, dan tentu saja akan kami laporkan ke Mabes Polri,” ujar Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, dikutip berdasarkan video yang beredar di aplikasi pesan instan jurnalis, Senin yang sama.
Ia menambahkan, Polri berkewajiban memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menjaga kehormatan lembaga negara.
Bagi Polda Kaltim, kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pendekatan humanis dalam menghadapi masyarakat.
Baca Juga: Pulau Kumala Naik Kelas, Pemkab Kukar Tawarkan Kemudahan Bagi Investor
“Yang ketiga, kami senantiasa berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan kami kepada masyarakat serta memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tegas Yuliyanto.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan aset berharga yang harus dijaga.
Karena itu, setiap tindakan aparat yang dianggap arogan atau tidak sesuai etika akan ditindaklanjuti.
Di sisi lain, Polda Kaltim juga mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan tidak terjebak pada isu-isu liar yang bisa memperkeruh suasana.
“Untuk itu, kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif serta tidak membawa isu kemana-mana yang bisa merugikan banyak pihak,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen