SuaraKaltim.id - Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya merespons kisruh antara Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) Dody Surya Saputra dengan anggota DPD RI asal Kaltim, Yulianus Henock Sumual.
Polemik itu berawal dari aduan warga Jahab mengenai sengketa lahan yang kemudian berujung tudingan intimidasi terhadap sang senator.
Henock mengatakan, sejumlah warga Jahab mendatangi dirinya untuk melaporkan dugaan intimidasi aparat ketika mereka menolak aktivitas perusahaan.
Namun, langkahnya menindaklanjuti laporan itu justru berujung tekanan balik. Ia mengaku mendapat telepon dan obrolan di aplikasi pesan instan bernada ancaman dari Kapolres.
“Dia menuduh saya melakukan intimidasi dan bahkan mengancam akan memproses PAW terhadap saya. Itu bentuk pelecehan terhadap pribadi saya dan lembaga DPD RI,” kata Henock, disadur dari KaltimNow.id--Jaringan Suara.com, Senin, 18 Agustus 2025.
Dalam keterangannya, Polda Kaltim menegaskan peristiwa tersebut dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap perilaku aparat di lapangan.
“Yang pertama, saya atas nama Polda Kalimantan Timur menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dari Kapolres Kukar tersebut. Yang kedua, saat ini pimpinan di Polda Kalimantan Timur sedang melaksanakan evaluasi khusus terhadap tindakan Kapolres Kukar, dan tentu saja akan kami laporkan ke Mabes Polri,” ujar Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, dikutip berdasarkan video yang beredar di aplikasi pesan instan jurnalis, Senin yang sama.
Ia menambahkan, Polri berkewajiban memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menjaga kehormatan lembaga negara.
Bagi Polda Kaltim, kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pendekatan humanis dalam menghadapi masyarakat.
Baca Juga: Pulau Kumala Naik Kelas, Pemkab Kukar Tawarkan Kemudahan Bagi Investor
“Yang ketiga, kami senantiasa berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan kami kepada masyarakat serta memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tegas Yuliyanto.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan aset berharga yang harus dijaga.
Karena itu, setiap tindakan aparat yang dianggap arogan atau tidak sesuai etika akan ditindaklanjuti.
Di sisi lain, Polda Kaltim juga mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan tidak terjebak pada isu-isu liar yang bisa memperkeruh suasana.
“Untuk itu, kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif serta tidak membawa isu kemana-mana yang bisa merugikan banyak pihak,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dapat Warisan PR Karhutla, Menko Polkam Dudung Siap Terjun Langsung ke Lokasi
- 4 Rekomendasi Pelembap Viva untuk Kulit Kering, Bantu Perbaiki Skin Barrier
- Aliran Minyak di Selat Hormuz Sudah Normal, Mengapa Harga BBM Masih Mahal?
- Selamat Tinggal Kevin Diks, Cabut Lebih Cepat dari Skuad Timnas Indonesia Usai Juara
- 8 Sneakers Lokal Paling Nyaman dan Modis untuk Gaya Harian, Mulai Rp200 Ribuan
Pilihan
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
-
Nama Puan Disebut Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua DPR
-
Disaksikan Andi Gani dan Perwakilan Buruh, DPR Resmi Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Jadi UU
Terkini
-
Dukung Gelaran MotoGP Mandalika Berkelanjutan, BRI Perkuat Waste Management Melalui BRI Peduli
-
BRI dan KPK Bersinergi Cetak Penyuluh Antikorupsi
-
Dana Karbon Rp73,2 Miliar Mengucur ke Kaltim untuk Pengurangan Emisi
-
2 Orang Utan Keluar Habitat Cari Makan Imbas Kemarau Ekstrem di Kaltim
-
Antrean Panjang BBM di Kaltim, Jam Operasional SPBU Disebut Jadi Pemicu