CEK FAKTA: Waspada! Akun pln-__id Gunakan Nama Presiden Prabowo untuk Menipu Pengguna

SuaraKaltim.id - Sebuah akun TikTok bernama “pln-__id” mengunggah video pada Senin, 2 Oktober 2025 dengan narasi:

“Presiden Prabowo Meriliskan Bantuan Token Listrik Gratis Keseluruhan Wilayah Indonesia Mulai Hari Ini, Sampai Akhir Bulan Oktober 2025.”

Unggahan tersebut disertai foto Presiden Prabowo yang tengah berpidato, dan hingga Senin, 13 Oktober 2025 telah ditonton sebanyak 9.187 kali, disukai 47 kali, dibagikan 27 kali, serta memperoleh 3 komentar.

Melansir dari, TurnBackHoax.id, hasil penelusuran tim pemeriksa fakta menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar.

Tidak ditemukan informasi kredibel dari laman berita nasional maupun akun resmi pemerintah yang menyebut Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bantuan token listrik gratis pada Oktober 2025.

Lebih lanjut, hasil reverse image search menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam video tersebut bukan dokumentasi program bantuan, melainkan diambil dari momen pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Oktober 2025.

Tim pemeriksa juga menemukan bahwa akun TikTok tersebut mencantumkan nomor WhatsApp yang mengarahkan pengguna untuk mengisi formulir berisi data pribadi seperti nama sesuai KTP dan nomor Telegram aktif.

Setelahnya, pengguna diminta untuk memasukkan kode verifikasi Telegram, yang berpotensi disalahgunakan untuk mengambil alih akun.

Sementara itu, perwakilan PT PLN (Persero) menegaskan bahwa informasi mengenai pembagian token listrik gratis tersebut adalah hoaks.

Baca Juga: CEK FAKTA: Klaim Pasukan TNI Ikut Sumud Flotilla ke Gaza Ditegaskan Hoaks

PLN juga mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang mengatasnamakan institusinya.

Klaim bahwa Presiden Prabowo memberikan bantuan token listrik gratis pada Oktober 2025 adalah tidak benar.

Faktanya, Presiden Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait bantuan tersebut, dan unggahan yang beredar merupakan konten tiruan (impostor content) yang meniru nama serta identitas lembaga resmi.