-
KUR serap 11 juta tenaga kerja – Penyaluran KUR Januari–Oktober 2025 mencapai Rp 220 triliun, menjangkau 3,75 juta debitur, dengan rata-rata setiap penerima mempekerjakan 2–3 orang.
-
Realisasi KUR ke sektor produksi tertinggi sepanjang sejarah – Hingga Oktober 2025, sektor produksi menyerap 60,7 persen KUR dan diperkirakan mencapai 61–62 persen pada akhir tahun.
-
Penguatan UMKM melalui SAPA UMKM dan Kartu Usaha – Platform ini memberikan akses fasilitas, insentif, dan legalitas, didukung alokasi 30 persen ruang komersial di infrastruktur publik untuk meningkatkan produktivitas UMKM.
SuaraKaltim.id - Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang Januari hingga Oktober 2025 telah menyerap sekitar 11 juta tenaga kerja.
Hingga 23 Oktober 2025, total realisasi KUR telah mencapai Rp 220 triliun dari plafon Rp300 triliun, menjangkau lebih dari 3,75 juta debitur.
“Penyaluran Rp220 triliun KUR dari Januari hingga Oktober 2025 telah menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 11 juta orang,” kata Maman dalam acara Satu Tahun Berdaya: Gotong Royong Menuju Kemandirian di Jakarta, Selasa, dikutip dari ANTARA, Selasa, 28 Oktober 2025.
Maman menjelaskan, data ini berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang menunjukkan setiap penerima KUR rata-rata mempekerjakan dua hingga tiga orang.
Hal ini menegaskan bahwa program KUR memiliki kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja nasional.
Lebih lanjut, Maman mencatat bahwa realisasi KUR ke sektor produksi telah mencapai 60,7 persen—tertinggi sepanjang sejarah penyaluran KUR di Indonesia—dan diperkirakan akan menembus 61–62 persen pada akhir 2025.
Untuk memperkuat UMKM, Kementerian UMKM akan meluncurkan platform SAPA UMKM dan Kartu Usaha. SAPA UMKM merupakan sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan dari pemerintah maupun mitra nonpemerintah.
Melalui platform ini, pelaku usaha yang terdaftar memperoleh Kartu Usaha untuk mengakses berbagai fasilitas dan insentif guna meningkatkan produktivitas.
Selain itu, Kementerian UMKM menggelar Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro sebagai ajang kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memberikan legalitas dan sertifikasi kepada pengusaha mikro.
Baca Juga: Budaya, UMKM, dan Eco Fashion Ramaikan IKN di Tengah Kongres Diaspora
Pemerintah juga mendorong alokasi 30 persen ruang komersial di infrastruktur publik bagi UMKM.
Saat ini, 392 unit infrastruktur seperti bandara, terminal, pelabuhan, dan stasiun telah dimanfaatkan oleh sekitar 6.400 UMKM.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Kementerian UMKM.
“Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, bertumpu pada kemampuan dan kemandirian sehingga terwujud masyarakat yang produktif dan mandiri,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
BRI dan Komitmen Membangun Ekosistem Olahraga Indonesia yang Berkelanjutan
-
'Seperti Batang Kayu', Orang Utan Kerap Muncul di Jalan Poros Kutai Timur
-
33,8 Juta Debitur Dilayani, BRI Perkuat Peran dalam Holding UMi
-
BKSDA Kaltim Selidiki Kemunculan Orang Utan di Jalan Raya Bengalon Kutim
-
Karhutla 400 Hektare di Kaltim Didominasi Lahan Mineral, BNPB: Sawit Belum Masif