-
Sebanyak 382 rumah tidak layak huni (RTLH) di Penajam Paser Utara mendapat bantuan perbaikan melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
-
Bantuan senilai Rp20–25 juta per unit disalurkan dengan skema berbeda oleh ketiga level pemerintahan, menyasar warga kurang mampu di Kecamatan Penajam, Babulu, dan Waru.
Program ini ditarget rampung akhir tahun 2025 dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang menjadi bagian dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
SuaraKaltim.id - Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Tahun ini, sedikitnya 382 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mendapat bantuan perbaikan.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan Dinas Perkimtan PPU, Khairil Achmad, Rabu, 29 Oktober 2025.
“Pemerintah pusat, serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten memberikan bantuan perbaikan RTLH,” ujarnya, disadur dari ANTARA, Kamis, 30 Oktober 2025.
Bantuan tersebut disalurkan dengan skema berbeda. Pemerintah pusat menyalurkan bantuan sebesar Rp 20 juta per unit untuk 134 rumah, sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menyalurkan Rp 25 juta per unit bagi 150 rumah.
Adapun Pemerintah Kabupaten PPU turut berkontribusi dengan nilai Rp 25 juta per unit untuk 98 rumah.
Seluruh penerima bantuan telah melalui proses verifikasi ketat, termasuk kepemilikan lahan atas nama penerima manfaat. Program ini menyasar warga kurang mampu di tiga kecamatan, yakni Penajam, Babulu, dan Waru.
“Kami optimistis mampu menyelesaikan bantuan perbaikan milik masyarakat kurang mampu sampai di akhir tahun ini,” kata Khairil.
Ia menambahkan, pengerjaan yang bersumber dari bantuan provinsi dan kabupaten dilakukan melalui pihak ketiga, dan saat ini progresnya telah mencapai sekitar 70 persen.
Baca Juga: IKN Jadi Pusat Penguatan Bahasa Indonesia dan Identitas Kebangsaan
Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat di daerah yang sebagian wilayahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
BRILink Agen Berpeluang Besar Raih Reward Emas dari BRI, Cukup Akuisisi 10 Nasabah Baru
-
Sempat Terjadi Keributan, Polresta Balikpapan Hentikan Sementara Izin Kegiatan PSHT
-
BRI Permudah Investasi Emas Lewat Fitur Toggle Nabung Emas di BRImo
-
Kesal Tak Ditemui Wali Kota, Mahasiswa Paksa Masuk Kantor DPRD Balikpapan
-
Harga BBM Naik Tinggi, Mahasiswa Demo DPRD Balikpapan