-
Inovasi Berbasis Riset: Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya membangun ekosistem inovasi di Pemda yang berkelanjutan dan didukung riset mendalam, bukan sekadar untuk prestise atau penghargaan.
-
Kolaborasi dan Payung Hukum: Kepala daerah didorong bermitra dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan think tank, serta menyusun Perkada atau Perda agar inovasi dapat diterapkan secara resmi dan berkelanjutan.
-
Manfaat Nyata untuk Masyarakat: Inovasi sejati harus memberikan solusi konkret, nilai tambah jelas, dan integrasi dalam sistem pemerintahan, bukan hanya untuk popularitas kepala daerah.
SuaraKaltim.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pembangunan ekosistem inovasi berbasis riset berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah (Pemda) sebagai fondasi tata kelola yang efektif dan berkualitas.
Menurut Bima, inovasi daerah tidak boleh sekadar menjadi ajang untuk mengejar penghargaan, insentif, atau popularitas kepala daerah.
"Ekosistem ini harus dibangun. Inovasi ini bukan sebatas pertarungan, persaingan untuk mendapatkan award, penghargaan, atau insentif saja," tegasnya saat acara Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 di Jakarta, Selasa, 4 November 2025, dikutip dari ANTARA.
Bima menyoroti bahwa pergantian kepemimpinan di daerah kerap memutus kesinambungan inovasi, karena banyak program masih berfokus pada prestise semata.
"Nah, tantangannya Bapak dan Ibu sekalian, terutama rekan-rekan kepala daerah, ekosistem ini harus dibangun," katanya.
Ia menambahkan, inovasi yang berdampak memerlukan riset mendalam sebagai pondasi.
"Semua penemuan di negara-negara maju, kota-kota yang advance, itu pasti didorong oleh riset yang serius," ujarnya.
Bima mendorong Pemda untuk bermitra dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun think tank agar inovasi yang dihasilkan berkualitas dan relevan.
Ia juga menekankan pentingnya payung hukum agar inovasi dapat diterapkan secara resmi, misalnya melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Daerah (Perda).
Baca Juga: PPU Tata Ulang Perpustakaan Desa, Siapkan Ekosistem Literasi untuk IKN
"Nonsense inovasi bisa berdiri sendiri berkelanjutan tanpa adanya pengaturan kelembagaan," jelasnya.
Lebih jauh, Bima menekankan bahwa inovasi sejati terlihat dari solusi konkret, nilai tambah jelas, integrasi dalam sistem pemerintahan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Jadi, sayang sekali kalau inovasi itu hanya untuk prestise, hanya untuk kebanggaan semu atau bahkan untuk popularitas kepala daerah," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Hari Ini, Pemegang Saham BBRI Mulai Nikmati Pencairan Dividen
-
BRI dan Inklusi Keuangan: BRILink Agen Hadir di 66.450 Desa Seluruh Penjuru Tanah Air
-
BRI Bersama Holding Ultra Mikro Sudah Layani 33,7 Juta Nasabah Hingga Maret 2026
-
Isu Telan Dana Rp25 M, Pemprov Kaltim Ungkap Rumah Dinas Gubernur Sebelum Renovasi
-
Lampaui Target, Realisasi Investasi Kota Bontang 2025 Tembus Rp3,08 Triliun