-
Inovasi Berbasis Riset: Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya membangun ekosistem inovasi di Pemda yang berkelanjutan dan didukung riset mendalam, bukan sekadar untuk prestise atau penghargaan.
-
Kolaborasi dan Payung Hukum: Kepala daerah didorong bermitra dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan think tank, serta menyusun Perkada atau Perda agar inovasi dapat diterapkan secara resmi dan berkelanjutan.
-
Manfaat Nyata untuk Masyarakat: Inovasi sejati harus memberikan solusi konkret, nilai tambah jelas, dan integrasi dalam sistem pemerintahan, bukan hanya untuk popularitas kepala daerah.
SuaraKaltim.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pembangunan ekosistem inovasi berbasis riset berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah (Pemda) sebagai fondasi tata kelola yang efektif dan berkualitas.
Menurut Bima, inovasi daerah tidak boleh sekadar menjadi ajang untuk mengejar penghargaan, insentif, atau popularitas kepala daerah.
"Ekosistem ini harus dibangun. Inovasi ini bukan sebatas pertarungan, persaingan untuk mendapatkan award, penghargaan, atau insentif saja," tegasnya saat acara Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 di Jakarta, Selasa, 4 November 2025, dikutip dari ANTARA.
Bima menyoroti bahwa pergantian kepemimpinan di daerah kerap memutus kesinambungan inovasi, karena banyak program masih berfokus pada prestise semata.
"Nah, tantangannya Bapak dan Ibu sekalian, terutama rekan-rekan kepala daerah, ekosistem ini harus dibangun," katanya.
Ia menambahkan, inovasi yang berdampak memerlukan riset mendalam sebagai pondasi.
"Semua penemuan di negara-negara maju, kota-kota yang advance, itu pasti didorong oleh riset yang serius," ujarnya.
Bima mendorong Pemda untuk bermitra dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun think tank agar inovasi yang dihasilkan berkualitas dan relevan.
Ia juga menekankan pentingnya payung hukum agar inovasi dapat diterapkan secara resmi, misalnya melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Daerah (Perda).
Baca Juga: PPU Tata Ulang Perpustakaan Desa, Siapkan Ekosistem Literasi untuk IKN
"Nonsense inovasi bisa berdiri sendiri berkelanjutan tanpa adanya pengaturan kelembagaan," jelasnya.
Lebih jauh, Bima menekankan bahwa inovasi sejati terlihat dari solusi konkret, nilai tambah jelas, integrasi dalam sistem pemerintahan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Jadi, sayang sekali kalau inovasi itu hanya untuk prestise, hanya untuk kebanggaan semu atau bahkan untuk popularitas kepala daerah," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Moisturizer Kolagen untuk Kulit Keriput Usia 45 ke Atas, Bikin Wajah Kencang Sesuai Review
- 5 Sepatu Skechers Max Cushioning yang Empuk untuk Jalan Kaki Jauh dan Olahraga
- 4 Parfum Aroma Teh di Alfamart yang Tahan Lama Sesuai Review, Harga Mulai Rp30 Ribuan
- Rekomendasi Produk Viva untuk Eksfoliasi Wajah, Mulai Rp12 Ribuan
- Apakah Pertalite Akan Naik Harga 26 September 2026? Ini Kata Bahlil
Pilihan
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
-
Bawa Kentongan Hingga Kenakan Topi Caping, Massa Hari Tani Nasional Mulai Padati Depan Gedung DPR
-
Hukuman Lebih Ringan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Vonis Nadiem Makarim 9 Tahun Penjara
Terkini
-
Potret Indonesia dari Dekat, BRI inFrame 2026 Rekam Kisah Ekonomi Kerakyatan
-
Danamon Travel Fair Hadir Kembali, Raih Promo Hemat hingga 70%
-
254 Penerbangan di Kalimantan Terganggu Akibat Kabut Asap Karhutla
-
Karhutla Kaltim: Hotspot Naik 2 Kali Lipat, Asap Berasal dari Kebakaran Lokal
-
Di Tengah Gaung Erau dan IKN, Guru Kukar Didorong Adaptif Terhadap Teknologi