-
Inovasi Berbasis Riset: Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya membangun ekosistem inovasi di Pemda yang berkelanjutan dan didukung riset mendalam, bukan sekadar untuk prestise atau penghargaan.
-
Kolaborasi dan Payung Hukum: Kepala daerah didorong bermitra dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan think tank, serta menyusun Perkada atau Perda agar inovasi dapat diterapkan secara resmi dan berkelanjutan.
-
Manfaat Nyata untuk Masyarakat: Inovasi sejati harus memberikan solusi konkret, nilai tambah jelas, dan integrasi dalam sistem pemerintahan, bukan hanya untuk popularitas kepala daerah.
SuaraKaltim.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pembangunan ekosistem inovasi berbasis riset berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah (Pemda) sebagai fondasi tata kelola yang efektif dan berkualitas.
Menurut Bima, inovasi daerah tidak boleh sekadar menjadi ajang untuk mengejar penghargaan, insentif, atau popularitas kepala daerah.
"Ekosistem ini harus dibangun. Inovasi ini bukan sebatas pertarungan, persaingan untuk mendapatkan award, penghargaan, atau insentif saja," tegasnya saat acara Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 di Jakarta, Selasa, 4 November 2025, dikutip dari ANTARA.
Bima menyoroti bahwa pergantian kepemimpinan di daerah kerap memutus kesinambungan inovasi, karena banyak program masih berfokus pada prestise semata.
"Nah, tantangannya Bapak dan Ibu sekalian, terutama rekan-rekan kepala daerah, ekosistem ini harus dibangun," katanya.
Ia menambahkan, inovasi yang berdampak memerlukan riset mendalam sebagai pondasi.
"Semua penemuan di negara-negara maju, kota-kota yang advance, itu pasti didorong oleh riset yang serius," ujarnya.
Bima mendorong Pemda untuk bermitra dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun think tank agar inovasi yang dihasilkan berkualitas dan relevan.
Ia juga menekankan pentingnya payung hukum agar inovasi dapat diterapkan secara resmi, misalnya melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Daerah (Perda).
Baca Juga: PPU Tata Ulang Perpustakaan Desa, Siapkan Ekosistem Literasi untuk IKN
"Nonsense inovasi bisa berdiri sendiri berkelanjutan tanpa adanya pengaturan kelembagaan," jelasnya.
Lebih jauh, Bima menekankan bahwa inovasi sejati terlihat dari solusi konkret, nilai tambah jelas, integrasi dalam sistem pemerintahan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Jadi, sayang sekali kalau inovasi itu hanya untuk prestise, hanya untuk kebanggaan semu atau bahkan untuk popularitas kepala daerah," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Dana Ilegal Tidak Mengalir ke Perbankan, Kejati Sebut Kerugian Negara Rp1,4 Triliun Dikembalikan
-
Pertamax Naik, Dapat Pertalite di Kota Minyak Semakin Sulit
-
Salahgunakan Pemberian KUR, Delapan Ibu-ibu di Samarinda Diamankan Kejaksaan
-
Kini Hindari Wawancara, Gaya Komunikasi Gubernur Rudy Mas'ud Jadi Sorotan
-
Diskominfo Kaltim Soroti Media Lokal Abaikan Kode Etik Demi Viralitas