-
Inovasi Berbasis Riset: Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya membangun ekosistem inovasi di Pemda yang berkelanjutan dan didukung riset mendalam, bukan sekadar untuk prestise atau penghargaan.
-
Kolaborasi dan Payung Hukum: Kepala daerah didorong bermitra dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan think tank, serta menyusun Perkada atau Perda agar inovasi dapat diterapkan secara resmi dan berkelanjutan.
-
Manfaat Nyata untuk Masyarakat: Inovasi sejati harus memberikan solusi konkret, nilai tambah jelas, dan integrasi dalam sistem pemerintahan, bukan hanya untuk popularitas kepala daerah.
SuaraKaltim.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pembangunan ekosistem inovasi berbasis riset berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah (Pemda) sebagai fondasi tata kelola yang efektif dan berkualitas.
Menurut Bima, inovasi daerah tidak boleh sekadar menjadi ajang untuk mengejar penghargaan, insentif, atau popularitas kepala daerah.
"Ekosistem ini harus dibangun. Inovasi ini bukan sebatas pertarungan, persaingan untuk mendapatkan award, penghargaan, atau insentif saja," tegasnya saat acara Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 di Jakarta, Selasa, 4 November 2025, dikutip dari ANTARA.
Bima menyoroti bahwa pergantian kepemimpinan di daerah kerap memutus kesinambungan inovasi, karena banyak program masih berfokus pada prestise semata.
"Nah, tantangannya Bapak dan Ibu sekalian, terutama rekan-rekan kepala daerah, ekosistem ini harus dibangun," katanya.
Ia menambahkan, inovasi yang berdampak memerlukan riset mendalam sebagai pondasi.
"Semua penemuan di negara-negara maju, kota-kota yang advance, itu pasti didorong oleh riset yang serius," ujarnya.
Bima mendorong Pemda untuk bermitra dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun think tank agar inovasi yang dihasilkan berkualitas dan relevan.
Ia juga menekankan pentingnya payung hukum agar inovasi dapat diterapkan secara resmi, misalnya melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Daerah (Perda).
Baca Juga: PPU Tata Ulang Perpustakaan Desa, Siapkan Ekosistem Literasi untuk IKN
"Nonsense inovasi bisa berdiri sendiri berkelanjutan tanpa adanya pengaturan kelembagaan," jelasnya.
Lebih jauh, Bima menekankan bahwa inovasi sejati terlihat dari solusi konkret, nilai tambah jelas, integrasi dalam sistem pemerintahan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Jadi, sayang sekali kalau inovasi itu hanya untuk prestise, hanya untuk kebanggaan semu atau bahkan untuk popularitas kepala daerah," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Wamendagri Dorong Kepala Daerah Bangun Ekosistem Inovasi Berbasis Riset
-
DPR Dukung Pemerataan Jalan di Kaltim, Dorong Akses Mudah Menuju IKN
-
TNI AU Naik Kelas, A400M Bawa Indonesia ke Liga Mobilitas Strategis Regional
-
Gibran Dorong Percepatan Pembangunan Papua Lewat Dua Lembaga Khusus
-
Cak Imin: Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Dimulai Akhir Tahun Ini