-
Inovasi Berbasis Riset: Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya membangun ekosistem inovasi di Pemda yang berkelanjutan dan didukung riset mendalam, bukan sekadar untuk prestise atau penghargaan.
-
Kolaborasi dan Payung Hukum: Kepala daerah didorong bermitra dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan think tank, serta menyusun Perkada atau Perda agar inovasi dapat diterapkan secara resmi dan berkelanjutan.
-
Manfaat Nyata untuk Masyarakat: Inovasi sejati harus memberikan solusi konkret, nilai tambah jelas, dan integrasi dalam sistem pemerintahan, bukan hanya untuk popularitas kepala daerah.
SuaraKaltim.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pembangunan ekosistem inovasi berbasis riset berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah (Pemda) sebagai fondasi tata kelola yang efektif dan berkualitas.
Menurut Bima, inovasi daerah tidak boleh sekadar menjadi ajang untuk mengejar penghargaan, insentif, atau popularitas kepala daerah.
"Ekosistem ini harus dibangun. Inovasi ini bukan sebatas pertarungan, persaingan untuk mendapatkan award, penghargaan, atau insentif saja," tegasnya saat acara Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 di Jakarta, Selasa, 4 November 2025, dikutip dari ANTARA.
Bima menyoroti bahwa pergantian kepemimpinan di daerah kerap memutus kesinambungan inovasi, karena banyak program masih berfokus pada prestise semata.
"Nah, tantangannya Bapak dan Ibu sekalian, terutama rekan-rekan kepala daerah, ekosistem ini harus dibangun," katanya.
Ia menambahkan, inovasi yang berdampak memerlukan riset mendalam sebagai pondasi.
"Semua penemuan di negara-negara maju, kota-kota yang advance, itu pasti didorong oleh riset yang serius," ujarnya.
Bima mendorong Pemda untuk bermitra dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun think tank agar inovasi yang dihasilkan berkualitas dan relevan.
Ia juga menekankan pentingnya payung hukum agar inovasi dapat diterapkan secara resmi, misalnya melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Daerah (Perda).
Baca Juga: PPU Tata Ulang Perpustakaan Desa, Siapkan Ekosistem Literasi untuk IKN
"Nonsense inovasi bisa berdiri sendiri berkelanjutan tanpa adanya pengaturan kelembagaan," jelasnya.
Lebih jauh, Bima menekankan bahwa inovasi sejati terlihat dari solusi konkret, nilai tambah jelas, integrasi dalam sistem pemerintahan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Jadi, sayang sekali kalau inovasi itu hanya untuk prestise, hanya untuk kebanggaan semu atau bahkan untuk popularitas kepala daerah," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
6 Mobil Matic Bekas 50 Jutaan, Desain Modern dengan Segala Kepraktisannya
-
6 Mobil Matic Bekas yang Ideal untuk Pemula: Praktis, Efisien dan Bertenaga
-
Samarinda Masuk Peta Ekspansi Ritel ASICS di Indonesia
-
Mobil Kecil Boleh Melintas di Jalan Tol IKN saat Nataru, Berikut Ini Jadwalnya
-
Penerapan MBG Berdampak Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat