CEK FAKTA: Raja Yordania Ingatkan Prabowo agar Tak Kirim Pasukan ke Palestina

SuaraKaltim.id - Akun Facebook “Miky Pitrayadi Official” pada Minggu, 2 November 2025 membagikan sebuah video disertai narasi yang menyebut bahwa Raja Yordania Abdullah II memperingatkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto agar tidak mengirim pasukan ke Palestina.

Narasi tersebut bahkan dikaitkan dengan ancaman intelijen Mossad Israel.

Per Kamis, 6 November 2025, unggahan tersebut telah mengumpulkan 27.600 tanda suka, 5.900 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 1.100 kali, sehingga berpotensi luas mempengaruhi opini publik.

Melansir dari TurnBackHoax.id, tim pemeriksa fakta melakukan penelusuran terhadap foto dalam video menggunakan Google Lens.

Hasil pencarian mengarah pada pemberitaan antaranews.com berjudul “Raja Yordania tekankan pentingnya gencatan senjata komprehensif Gaza” yang tayang pada 24 Mei 2021.

Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata bukan terkait Indonesia, melainkan momen Raja Abdullah II saat membuka sidang umum keempat Parlemen ke-18 di Amman pada 10 November 2019.

Dengan demikian, gambar yang digunakan tidak relevan dengan klaim yang beredar.

Selanjutnya, tim pemeriksa fakta menelusuri kata kunci “Raja Yordania ingatkan Prabowo agar tak kirim pasukan ke Palestina karena Mossad” di mesin pencari Google.

Hasilnya, ditemukan beberapa pemberitaan yang tidak mendukung atau berkaitan dengan klaim tersebut, antara lain:

Baca Juga: CEK FAKTA: Klaim Prabowo Copot Bahlil dari Kabinet

• Antaranews.com pada, 14 April 2025: “Prabowo, King Abdullah II discuss Gaza, call for ceasefire” — Keduanya membahas krisis kemanusiaan dan menyerukan gencatan senjata, tanpa pernyataan larangan mengirim pasukan.
• Kementerian Pertahanan RI (kemhan.go.id), 16 April 2025: Laporan kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Yordania dan penandatanganan MoU kerja sama pertahanan. Tidak ada pernyataan terkait Mossad atau larangan mengirim pasukan ke Palestina.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan sumber kredibel berupa laporan resmi, pernyataan pemerintah, maupun pemberitaan media tepercaya yang membenarkan klaim tersebut.

Klaim tersebut merupakan konten palsu (fabricated content).

Foto dan narasi yang digunakan dalam unggahan tidak sesuai konteks dan tidak didukung oleh sumber resmi atau kredibel.