1.000 Koperasi Terlibat, Pemerintah Perkuat Rantai Pasok MBG

SuaraKaltim.id - Pemerintah menempatkan koperasi sebagai aktor utama dalam memastikan kelancaran rantai pasokan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono mencatat, saat ini sudah lebih dari 1.000 koperasi terlibat dalam program tersebut, baik sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pemasok bahan baku.

Untuk memperkuat kemampuan produksi koperasi di sektor pangan, pemerintah menyiapkan dukungan permodalan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Skema ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas budidaya sesuai kebutuhan dapur MBG di lapangan.

“Kalau SPPG butuh jutaan butir telur maka kapasitas peternakan harus disesuaikan. LPDB siap membiayai, tergantung nilai dan proposal bisnisnya,” ujar Ferry di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Kamis, 6 November 2025.

Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga membentuk tim gabungan antara Kementerian Koperasi dan Satgas MBG untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama dalam penjaminan ketersediaan pasokan bahan pangan.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menilai dukungan dana bergulir ini menjadi kunci memperkokoh koperasi produksi sebagai penopang pasokan dapur MBG yang saat ini menghidangkan makanan bergizi bagi lebih dari 40 juta penerima manfaat.

“Dengan dukungan dana LPDB, koperasi-koperasi bisa memenuhi kebutuhan dapur MBG dan mengamankan pasokan pangan yang sangat dibutuhkan di lapangan,” kata Nanik.

Ia menambahkan, tercatat 14.229 SPPG beroperasi di seluruh Indonesia.

Baca Juga: PPU Siapkan Dapur MBG Ramah Lingkungan untuk Dukung Kawasan IKN

Semakin kuat koperasi produksi dalam mengelola komoditas pangan seperti telur, daging ayam, susu, hingga pisang, maka pasokan di pasar juga dapat semakin stabil.

“Jika pasokan melimpah, harga-harga bisa lebih terkendali dan risiko inflasi dapat diminimalkan,” ujarnya.

Nanik mencontohkan kebutuhan pisang untuk satu SPPG dengan 3.000 penerima manfaat membutuhkan kurang lebih 1,5 hektare lahan produksi.

Menurutnya, koperasi desa yang mengelola komoditas pisang memiliki peluang besar untuk mengambil peran pasokan tersebut secara berkelanjutan.