Dishub Samarinda Siapkan Skema Satu Arah di Terowongan untuk Atur Lalu Lintas

Manalu menjelaskan bahwa kajian distribusi perjalanan akan memperlihatkan ruas jalan mana saja yang mengalami kepadatan tinggi setelah terowongan digunakan. Dari hasil kajian tersebut, pemerintah dapat menentukan langkah penanganan yang paling tepat.

"Kalau kita sudah bisa mendistribusi perjalanan, pembebanannya, kemudian ruas – ruas jalan mana yang cukup krodit itu kita akan coba nanti paling enggak sistem satu arah. Pasti kita buat begitu," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga akan mengevaluasi sejumlah ruas jalan yang selama ini berpotensi menimbulkan hambatan lalu lintas.

Salah satu perhatian utama adalah aktivitas parkir di sekitar persimpangan jalan yang dinilai berpotensi mengganggu kelancaran arus kendaraan.

Menurut Manalu, aturan sebenarnya sudah mengatur larangan parkir dalam jarak tertentu dari persimpangan.

Namun dalam praktiknya masih ditemukan kendaraan yang parkir di area tersebut sehingga menghambat pergerakan kendaraan lain.

"Secara undang-undang LLAJ yang saat ini kita lihat di kondisi existing di Kota Samarinda, 25 meter sebelum dari persimpangan itu sebenarnya tidak boleh ada parkir," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sejumlah tempat usaha kerap memilih lokasi di sekitar persimpangan jalan. Kondisi ini dinilai dapat menambah hambatan lalu lintas apabila tidak diatur dengan baik.

"Dan saat ini memang ada tempat usaha yang suka memilih lokasi di tempat persimpangan. Padahal itu kan hambatan lalu lintasnya cukup besar," kata dia.

Untuk memahami pola pergerakan kendaraan di kawasan tersebut, Dinas Perhubungan akan menggunakan pendekatan perencanaan transportasi yang dikenal sebagai four step model transportasi. Model ini digunakan untuk menganalisis berbagai aspek mobilitas masyarakat sebelum menentukan kebijakan transportasi.

"Kita akan ada namanya dalam four step model transportasi. Ada bangkitan tarikan perjalanan, kemudian distribusi perjalanan lalu lintas, kemudian pemilihan moda dan pembebanan," ujar Manalu.

Ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan transportasi di Samarinda saat ini adalah dominasi kendaraan pribadi dalam aktivitas mobilitas masyarakat.

Menurut dia, kota ini belum memiliki sistem angkutan umum yang memadai sebagai alternatif transportasi.

"Pemilihan moda ini saat ini memang Kota Samarinda hanya berfokus kepada vehicle private kendaraan pribadi. Tidak ada angkutan umum," kata dia.

Kondisi tersebut membuat upaya pengendalian kemacetan menjadi lebih sulit dilakukan apabila hanya mengandalkan pengaturan lalu lintas di lapangan. Ia menilai bahwa keberadaan petugas lalu lintas saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kemacetan jika masyarakat hanya memiliki pilihan kendaraan pribadi.