Mobil Dinas Gubernur Kaltim Miliaran, Prabowo Singgung Infrastruktur Memprihatinkan

SuaraKaltim.id - Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud Rp8,5 miliar yang sempat menjadi polemik mendapat sorotan tajam dari Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo menuturkan bahwa pola belanja anggaran di tingkat pemerintah daerah yang dinilai tidak produktif di tengah kondisi infrastruktur desa yang memprihatinkan.

"Kita buka-bukaan. Ada pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar," tegas Kepala Negara dikutip dari Kaltimtoday.co--jaringan Suara.com.

Menurut Prabowo, banyaknya proyek kebutuhan dasar rakyat, seperti jembatan desa, yang terbengkalai hingga harus menunggu intervensi pemerintah pusat.

Dalam sesi tanya jawab di Hambalang, Bogor, Presiden menyayangkan Presiden mempertanyakan alokasi dana desa dan anggaran provinsi yang seharusnya dikelola oleh bupati serta gubernur.

"Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur?" ungkap Prabowo.

Presiden Prabowo juga menilai penggunaan anggaran untuk fasilitas mewah pejabat daerah saat ini sangat tidak efisien.

Prabowo meminta para kepala daerah untuk lebih jujur dan terbuka dalam mengelola APBD agar skala prioritas tetap tertuju pada kesejahteraan masyarakat luas.

Sebagai bentuk teladan, Kepala Negara membandingkan fasilitas mewah daerah tersebut dengan kendaraan operasional kepresidenan yang ia gunakan.

Prabowo menegaskan dirinya lebih memilih menggunakan mobil Maung buatan dalam negeri yang harganya jauh lebih rasional.

"Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu. Mungkin karena ini Presiden, ada antipeluru, mungkin jadi Rp1 miliar. Tapi, tidak sampai Rp8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi," kata dia.

Selain masalah kendaraan dinas, Prabowo juga menyentil kebiasaan kunjungan kerja (kunker) yang dinilai tidak esensial.

Presiden juga mengingatkan, tugas utama kepala daerah adalah melayani rakyat, bukan sekadar menghabiskan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kegiatan seremonial.

"Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan? Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu," tegas Prabowo.