Waga non Kaltim Tak Boleh Nyinyiri Rudy Mas'ud, Pakar Komunikasi: Fenomena Defensif

"Ya artinya, dia memberikan respon secara defensif gitu terhadap apapun topik yang sedang dia bicarakan," lanjutnya.

Dalam pola ini, pejabat menggunakan narasi kontribusi daerah untuk membentengi diri dari kritik. Argumen yang dibangun biasanya menekankan besarnya peran daerah dalam perekonomian nasional.

"Dia pakai kartu kontribusi daerah untuk membentengi diri gitu ya. Bahwa kita sudah nyumbang banyak loh ya," kata Kirdi.

Namun, Kirdi menilai pendekatan tersebut tidak menyentuh persoalan utama. Ia menegaskan bahwa efektivitas penggunaan anggaran seharusnya menjadi fokus utama dalam merespons kritik publik.

"Fokusnya pejabat daerah kan harusnya efektivitas penggunaan anggaran gitu loh. Bahwa kurangnya jumlah anggaran iya, pasti itu. Tetapi enggak cuman itu doang," tegasnya.

Kirdi mengingatkan bahwa dalam praktiknya masih banyak ditemukan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Bahkan, tidak sedikit proyek yang dinilai tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Banyak pejabat Indonesia baik pusat maupun daerah itu tidak bijak dalam memanfaatkan anggaran. Banyak yang tanda petik dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek yang bahkan enggak sampai ke bawah gitu loh. Jadi fokus Ini kan harusnya efektivitas penggunaan anggaran," sebutnya.

Selain defensif protektif, Kirdi juga mengidentifikasi penggunaan sentimen lokal sebagai strategi komunikasi. Dalam konteks ini, pejabat mencoba menempatkan diri sebagai representasi suara masyarakat daerah.

Namun, ia menilai pendekatan tersebut berpotensi menyederhanakan persoalan. Menurut dia, masyarakat tidak hanya mengkritik pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.

"Dia seolah menjadi penyambung lidah masyarakat, membawa kemarahan kolektif terkait bahwa jalannya rusak, kurang fasilitas pendidikan, segala macam. Pertanyaannya, apakah mungkin ada rakyat yang marah. Mungkin ada, tapi bisa jadi rakyat daerahnya juga marah karena pejabat daerahnya tidak efektif dalam memanfaatkan anggarannya," tuturnya.

Dalam konteks media sosial, strategi ini dinilai memiliki tujuan yang lebih luas. Tidak hanya merespons kritik, tetapi juga membangun narasi untuk mendapatkan dukungan politik atau alokasi sumber daya yang lebih besar dari pemerintah pusat ke daerah.

"Jadi, dia memakai sentimen lokal seolah-olah untuk memberikan porsi lebih dan ini tembakannya bukan saja nyinyir ke pemerintah pusat. itu yang banyak orang ga kebaca. Tapi saya bisa lihat tuh," bebernya.

Ia juga menyoroti munculnya pola victim blaming dalam respons pejabat. Dalam pola ini, daerah diposisikan sebagai korban dari sistem, termasuk dalam kerangka desentralisasi.

"Dia set bahwa daerah itu korban dari desentralisasi. Jadi, orang luar enggak etis gitu ya karena enggak ikut ngasih kritik. Karena langsung enggak langsung mereka menerima subsidi ya pembangunan sumber daya alam Kaltim gitu ya," ungkapnya.

Kirdi mengakui bahwa sebagian argumen tersebut memiliki dasar data yang valid. Namun, ia menilai cara penyampaiannya tidak tepat dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.