Ilustrasi BPJS Kesehatan [Shutterstock]
Baca 10 detik
- DPRD Samarinda menyoroti pengalihan beban BPJS PBI dari Provinsi ke Kota.
- Anggota DPRD menegaskan persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
- Dia berharap, adanya komunikasi intensif antara pemprov dan pemkot.
Anhar bahkan melontarkan opsi untuk menunda proyek fisik yang tidak mendesak demi menutup celah pembiayaan BPJS ini.
"Kalau memang kondisinya darurat, kita siap geser anggaran dari program lain. Bahkan jika perlu, tunda proyek infrastruktur yang tidak mendesak. Nyawa dan kesehatan warga Samarinda jauh lebih berharga dari sekadar pembangunan fisik," ungkap Anhar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
UNU Kaltim Bangun Kampus Berdampak Lewat Penguatan Publikasi Ilmiah
-
Bangunan Miring dan Plafon Pernah Runtuh, SDN 002 Anggana Butuh Perhatian Pemerintah
-
ASN di Samarinda Tewas Dalam Kamar Kosnya, Sempat Mengeluh Telepon Istri
-
BRIvolution Reignite Perkuat Kinerja BRI dan Berikan Dampak Bagi Perekonomian Rakyat
-
Pembagian Seragam Gratis Pemprov Kaltim Terlambat, Orangtua Terpaksa Beli Dulu