Modus Pembakaran Hutan: Dibayar Rp500 Ribu, Lahan Hangus Ditanami Sawit

SuaraKaltim.id - Modus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara sengaja yang marak terjadi di berbagai daerah dibongkar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengungkapkan temuan konkret penangkapan pelaku pembakar lahan di Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Suharyanto menyampaikan temuannya tersebut dalam rapat penanganan bencana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

"Memang di lapangan betul sekali ada upaya kesengajaan dengan cara membakar. Kami menangkap itu di Jambi, ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh, dengan uang hanya Rp500.000 diberi upah," katanya dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com, Senin (7/9/2026).

Pelaku diketahui sengaja disewa dengan imbalan uang ratusan ribu guna memuluskan pembukaan lahan secara ilegal.

Dalam operasi tangkap tangan itu, aparat menyita korek api bersama uang tunai senilai Rp500.000 yang merupakan upah bagi eksekutor di lapangan.

Indikasi kejahatan terorganisasi kian kentara di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Di area gambut yang api pembakarannya bahkan belum sepenuhnya padam, hamparan lahan tersebut sudah dipatok dan diarahkan menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit baru.

"Lokasi yang baru saja terbakar, belum selesai kebakaran di tempat lain, lokasi itu sudah berubah menjadi rencana penanaman pohon sawit," ungkap Suharyanto.

Saat ini tim satgas gabungan yang terdiri dari BNPB, TNI, dan Polri terus berjibaku memadamkan titik-titik api yang meluas, sembari mendorong aparat kepolisian menindak aktor intelektual di balik para pelaku sewaan tersebut.

Merespons temuan itu, Presiden Prabowo meminta aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap pihak perorangan maupun korporasi yang bermain di balik karhutla.

"Itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, apakah ini perorangan atau korporasi. Tolong diselidiki terus," tegas Prabowo.