Eko Faizin
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 08:01 WIB
Reses Senator DPD RI asal Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual yang membahas persoalan pemerataan energi. [Suara.com/Denada S Putri]
Baca 10 detik
  • Senator DPD RI asal Kaltim Yulianus Henock Sumual membahas antrean BBM dan puluhan desa belum berlistrik pada 15 Oktober 2026.
  • Pertemuan di Kaltim melibatkan PT Pertamina, PLN, dan Dinas ESDM untuk mengevaluasi pemerataan serta pasokan energi masyarakat.
  • PLN merencanakan seluruh dari 36 desa yang belum teraliri listrik di Kaltim akan memperoleh akses pada tahun 2027.

SuaraKaltim.id - DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti persoalan pemerataan energi, mulai dari antrean BBM di sejumlah SPBU hingga puluhan desa yang belum menikmati akses listrik.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan reses Senator DPD RI asal Kaltim, Yulianus Henock Sumual, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Dalam agenda tersebut, Yulianus mengundang perwakilan PT Pertamina wilayah Kalimantan, PLN wilayah Bumi Mulawarman dan Kalimantan Utara (Kaltara), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim.

Pertemuan itu dimanfaatkan untuk menggali informasi mengenai program kerja dan rencana penyediaan energi, sekaligus menyerap penjelasan terkait kendala yang masih dihadapi masyarakat dalam memperoleh BBM dan listrik.

Yulianus menilai, kebutuhan energi di Kaltim terus menjadi perhatian karena tingginya kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan layanan.

"Yang kita ketahui pada saat ini, kebutuhan BBM dan listrik di Kalimantan Timur cukup luar biasa, sementara kekurangan masih ada, termasuk antrean di SPBU-SPBU yang masih cukup banyak," ujar Yulianus dalam wawancara seusai kegiatan reses.

Selain distribusi BBM, persoalan akses listrik di wilayah pedesaan turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Yulianus menyebut masih terdapat 36 desa di Bumi Etam yang belum teraliri listrik.

Berdasarkan pemaparan yang diterimanya dalam pertemuan itu, PLN merencanakan seluruh desa tersebut dapat memperoleh akses listrik pada 2027.

Ia juga menyoroti gangguan pelayanan berupa pemadaman bergilir dan pasokan listrik yang belum stabil di sejumlah wilayah.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi agar masyarakat mendapatkan layanan energi yang lebih merata dan andal.

Sebagai senator dari daerah pemilihan Kaltim, Yulianus berharap rencana yang disampaikan Pertamina dan PLN dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang pelaksanaannya bisa dipantau.

"Kalimantan Timur sebagai lumbung energi harus bisa membuat kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian, kebutuhan-kebutuhan energi itu bisa dipenuhi oleh masyarakat," katanya.

DPD RI Kaltim Libatkan Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat

Dalam agenda reses tersebut, Yulianus juga mengikutsertakan mahasiswa dan tokoh masyarakat.

Load More