Eksepsi Budiono Tanbun Ditolak, Pakar Unmul Justru Soroti Daluwarsa Kasus Tambang JMB

Ia menilai, penentuan daluwarsa tidak cukup hanya melihat kapan penyidikan dimulai atau kapan seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, proses penuntutan secara formil menjadi aspek penting yang harus diperiksa.

"Kunci gugurnya kewenangan penuntutan dinilai dari proses penuntutan itu sendiri, yang ditandai penyerahan berkas lengkap atau P-21," jelas Ulil.

Atas dasar pandangan tersebut, ia menilai tanggal penerbitan P-21 perlu diperiksa secara cermat.

Apabila kelengkapan berkas perkara baru dinyatakan pada 2026, sementara masa daluwarsa berdasarkan KUHP lama telah berakhir pada 2025, maka hal itu dapat menjadi persoalan hukum serius.

"Bila penetapan tersangka dan P-21 baru terjadi pada 2026, kewenangan penuntutan sudah hapus dan hakim seharusnya menyatakan tuntutan tidak dapat diterima," tegasnya.

Ulil pun menilai keberatan yang diajukan penasihat hukum BT mengenai daluwarsa bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keabsahan kewenangan negara dalam melakukan penuntutan.

"Tim penasihat hukum perlu memeriksa secara jeli tanggal diterimanya P-21 untuk memastikan apakah penuntutan telah melompati batas kedaluwarsa," pungkasnya.

UNCAC Tak Bisa Lepas dari Ketentuan Hukum Nasional

Ulil juga menanggapi argumentasi jaksa penuntut umum yang mengategorikan perkara tersebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa dengan merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Menurutnya, penggunaan konvensi internasional tersebut tetap harus dikaji berdasarkan substansi ketentuan yang diatur di dalamnya.

Ia menilai, argumentasi mengenai karakteristik kejahatan luar biasa tidak serta-merta mengesampingkan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, perkara yang menjerat BT tetap perlu diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional, termasuk ketentuan mengenai masa daluwarsa penuntutan.

Kronologi Penanganan Perkara PT JMB Group

Sebagai konteks, penanganan perkara dugaan korupsi pertambangan yang berkaitan dengan lahan transmigrasi tersebut mulai bergulir pada awal 2026.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) secara bertahap menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut.