Pegawai Pemprov Kaltim Joget saat Demo Minta Maaf: Kebetulan Ada Suara Musik

Permintaan maaf tersebut menjadi bagian dari perkembangan kasus yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial.

Pemprov Kaltim Akui Pegawai dalam Video adalah Stafnya

Sementara Kepala Biro Hukum Sekda Kaltim, Suparmi, membenarkan bahwa orang yang terlihat dalam rekaman merupakan staf di lingkungan Pemprov Kaltim.

Ia menyatakan telah meminta atasan pegawai tersebut melakukan penelusuran dan investigasi untuk mengetahui kronologi kejadian.

Langkah itu diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan kedisiplinan pegawai.

Pemprov tidak ingin langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial.

Dalam perkembangan berikutnya, Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, juga menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan pengecekan internal.

"Iya, nanti kita cek di internal kami. Kalau memang benar, kita adakan pemanggilan," ujarnya.

Fitra mengatakan, apabila tindakan tersebut terbukti dilakukan seperti yang dipersoalkan masyarakat, penanganannya akan dikoordinasikan dengan Inspektorat untuk menentukan kemungkinan sanksi.

Ia juga mengakui tindakan semacam itu dapat dinilai tidak menunjukkan empati terhadap masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi.

Namun, Pemprov tetap perlu memastikan identitas pegawai, bentuk tindakan, serta konteks kejadian sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Video itu kemudian menyebar dan memunculkan pertanyaan tentang sikap aparatur pemerintah ketika masyarakat sedang menyampaikan aspirasi.

Diketahui, aksi GERAM di Kantor Gubernur Kaltim pada 4 November 2026 merupakan bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap sejumlah persoalan di daerah.

Dalam demo itu, massa menyoroti berbagai isu, di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gangguan pasokan listrik, serta persoalan lain yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah provinsi.

Massa menyoroti berbagai isu, di antaranya penanganan karhutla, gangguan pasokan listrik, serta persoalan lain yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah provinsi.